BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemko Banjarmasin akan segera melaksanakan peluncuran Calendar of Event (CoE) Banjarmasin tahun 2026 di ICON Bali Mall, Pantai Sanur. Hal ini menuai kritik tajam dari pengamat komunikasi publik.
Kebijakan tersebut dinilai bukan sekadar soal teknis lokasi acara, melainkan menyangkut pesan, sensitivitas anggaran, hingga tata kelola komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
Pakar Komunikasi Publik yang juga Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Kalimantan, MS Shiddiq Ph.D, menyoroti dari perspektif komunikasi publik dan kebijakan menilai, keputusan menggelar peluncuran di luar daerah berpotensi menggeser makna promosi itu sendiri.
Menurutnya, lokasi peluncuran agenda publik sejatinya merupakan bagian dari pesan yang ingin disampaikan pemerintah kepada masyarakat.
“Secara logika komunikasi, lokasi peluncuran kebijakan atau agenda publik itu adalah pesan. Bukan sekadar teknis acara,” tegasnya, Kamis (5/2/2026).
Ketika Calendar of Event Banjarmasin diluncurkan di Bali, pesan yang sampai ke publik bisa bergeser. Yang ingin dipromosikan adalah Banjarmasin, tetapi panggungnya justru daerah lain yang sudah mapan secara pariwisata,” sambungnya.
Ia menilai, kondisi tersebut bisa melemahkan rasa kepemilikan warga terhadap agenda wisata Kota Banjarmasin itu sendiri.
“Ini berisiko melemahkan kebanggaan lokal dan sense of ownership warga terhadap wisata kotanya sendiri,” bebernya.
Bahkan menurutnya dalam perspektif teori komunikasi kebijakan, keputusan semacam ini tidak hanya dilihat dari substansi program, tetapi juga simbol yang menyertainya.
“Ini dikenal sebagai soal symbolic policy. Kebijakan tidak hanya dinilai dari isinya, tetapi juga dari simbol, tempat, dan timing-nya. Di tengah situasi efisiensi anggaran nasional, simbol menjadi makin sensitif. Publik hari ini tidak hanya menghitung rupiah, tetapi membaca makna,” jelasnya.
Baca Juga : Ditengah Efisiensi Anggaran, Pemko Banjarmasin Gelontorkan Rp200 Juta, Untuk Launching CoE 2026 di Bali
Baca Juga : Kepala KPP Madya Banjarmasin Terjaring OTT KPK RI, Uang Sekitar Rp1 Miliar Disita
Kendati demikian, Shiddiq mengakui Pemko Banjarmasin memiliki pertimbangan strategis di balik keputusan tersebut.
Ia pun mencontohkan bahwa ada sejumlah daerah yang pernah meluncurkan agenda wisata di kota besar untuk menjaring investor maupun pasar nasional. Namun, kunci keberhasilan ada pada transparansi komunikasi kepada publik.
“Daerah yang berhasil melakukan itu biasanya sangat transparan sejak awal. Mereka menjelaskan kenapa di luar daerah, siapa targetnya, berapa biayanya, dan apa manfaat langsung yang ingin dicapai,” ungkapnya.
“Namun apabila tanpa penjelasan ini, publik akan menafsirkan sendiri, dan tafsir publik sering kali lebih keras dari niat awal pemerintah,” tambahnya.
Tak hanya itu, ia juga menggambarkan dari sisi etika penggunaan anggaran publik, luapan kritik masyarakat dinilai sebagai hal yang wajar, apalagi di tengah situasi efisiensi yang sedang digaungkan pemerintah pusat maupun daerah.
“Jika muncul kritik itu sebenarnya sesuatu wajar. Di saat pemerintah pusat dan daerah sama-sama bicara penghematan, setiap aktivitas seremonial otomatis disorot,” terangnya.
Shiddiq juga memberikan contoh bahwa ada daerah yang lebih memilih memperkuat identitas lokalnya sendiri untuk pusat promosi wisata, tanpa harus ke daerah lain.
“Kota seperti Banyuwangi, misalnya, justru kuat karena konsisten meluncurkan agenda pariwisatanya di rumah sendiri, lalu membiarkan kontennya yang keluar ke mana-mana lewat media dan jejaring digital. Pesannya pun jelas kami bangga, kami siap, silakan datang,” paparnya.
Ia menilai berbagai pernyataan dan kritik publik seharusnya dibaca sebagai bentuk kepedulian, masyarakat bukan serangan terhadap pemerintah.
“Jadikan kritik ini sebagai bahan evaluasi agar promosi ke depan lebih berpijak pada konteks lokal dan rasa keadilan anggaran,” pungkasnya.(fachrul)
Editor: Amran
