KOTABARU, klikkalsel – Ribuan warga Pulau Laut, Kotabaru, Kalimanta. Selatan (Kalsel) membanjiri Siring Laut Kotabaru, Kamis (10/5/2018).
Lautan manusia ini berkumpul menggelar aksi penolakan besar-besaran dari aktivitas pertambangan batubara.
Berbagai elemen berbondong-bondong membanjiri Siring Laut, sebagai bentuk penolakan adanya tambang, dan mendukung Gubernur Kalsel, atas kebijakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik PT Silo Group.
Mengenakan baju bertuliskan tolak tambang di Pulau Laut, dan ikat kepala bertuliskan save Pulau Laut, guyuran hujan hingga panasnya matahari, sama sekali tak menyurutkan semangat masyarakat Pulau Laut untuk bersama-sama menyuarakan penolakan atas tambang di Pulau Laut Kotabaru.
Momen besar menolak tambang di Pulau Laut itu diikuti Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie mewakili gubernur Kalsel, juga anggota DPRD Kalsel Syafrudin atau disapa Cuncung H Maming, Wakil Bupati Kotabaru Burhanudin, serta para tokoh masyarakat Pulau Laut.
Kongres menolak tambang itu juga terlibat Lembaga Swadaya Masyarakat, (LSM) Aliansi, serta Organisasi Pedagang Ikan dan Nalayan (OPIN) turut serta dalam aksi kongres.
Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie menyatakan, Pemprop Kalsel berkomitmen menyelamatkan Pulau Laut Kotabaru dari pertambangan.
“Hari ini, melalui kongres tolak tambang ini, kami Pemprov Kalsel, atas kepemimpinan Paman Birin dengan tegas menyatakan komitmen menolak aktivitas tambang di Pulau Laut sebagai bentuk kepedulian lingkungan, demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Haris.
Menurutnya, Pulau Laut Kotabaru merupakan salah satu daerah potensial di Kalsel. Daerah ini memiliki kekayaan akan Sumber Daya Alam (SDA) yang sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk dilindungi, dan dijaga dari aktivitas yang nenimbulkab kerusakan lingkungan.
“Menjaga Pulau Laut bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Akan tetapi, menjaganya merupakan tanggung jawab masyarakat seluruh Kalsel, dan lebih Khusus masyarakat di Pulau Laut Kotabaru. Ayo kita sama-sama tolak tambang,” imbuhnya dengan nada lantang.
Selain itu, sikap tolak tambang juga di suarakan oleh Safrudin, atau Cuncung H Maming. Dia menyatakan bahwa, seluruh anggota DPRD Kalsel telah bersepakat menolak adanya aktivitas tambang di Pulau Laut Kotabaru.
“Melalui kongres ini. Saya mewakili seluruh rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kalsel akan selalu mendukung kebijakan Gubernur. Kami juga sepakat di Pulau Laut ini harus bebas tambang,” ujar Cuncung.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Bupati Kotabaru H Burhanudin. Bahkan, katanya, penolakan aktivitas pertambangan di Pulau Laut sudah di suarakan sejak awal masa jabatannya.
“Dari awal saya sudah mengambil sikap tolak tambang. Saya sudah sering pula menyuarakan hal ini melalui media. Intinya, sekali menolak akan tetap menolak, tidak akan berubah sampai kapan pun,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Penyelamat Pulau Laut, M Erfan, menyatakan sejumlah sikap dan deklarasi diantaranya bahwa, kami akan teguh mendukung keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan mencabut izin aktivitas pertambangan di Pulau laut dan meminta untuk tidak mengeluarkan izin terkait dengan aktifitas pertambangan di Pulau Laut.
Sebagai masyarakat di Kotabaru bertekad bersama Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan Pulau Laut agar tetap lestari dengan semboyan waja sampai ke puting dan lain-lain.
Kongres tolak tambang kali ini, berakhir dengan aksi bubuhan tanda tangan oleh Sekdaprov dan seluruh peserta aksi kongres tolak tambang Pulau Laut. (duki)
Editor : Farid
