BANDUNG, klikkalsel.com – Mutu pelayanan rumah sakit daerah masih menjadi persoalan yang kerap dirasakan masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel), mulai dari antrean panjang hingga keterbatasan layanan. Untuk mencari solusi pengelolaan yang lebih efektif, Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (10/2/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari penerapan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang dinilai mampu memberikan fleksibilitas pengelolaan sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel yang dipimpin Nor Fajri diterima oleh Supriono, Staf Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, di Ruang Komisi V Gedung DPRD Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pengalaman Jawa Barat dalam mengawal implementasi UOBK di lingkungan RSUD.
Supriono menjelaskan, DPRD Jawa Barat memandang UOBK bukan sekadar perubahan status kelembagaan, melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pengelolaan rumah sakit daerah. Namun demikian, fleksibilitas yang diberikan harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, kepastian anggaran, serta sistem pengawasan yang ketat.
“Pengawasan menjadi kunci. Tanpa pengawasan yang kuat, penerapan UOBK berisiko menyimpang dari tujuan awal dan justru dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan,” jelas Supriono.
Baca Juga : DPRD Kalsel Desak Seluruh Pihak Proyek Taman CBS Dipanggil
Baca Juga : Teriakan Pecah Para Tahanan Saat 67,6 Kg Sabu Diblender Polda Kalsel Dari Tangan 50 Tersangka
Sementara itu, Nor Fajri menilai pengalaman DPRD Jawa Barat memberikan gambaran komprehensif mengenai peluang sekaligus tantangan penerapan UOBK di sektor kesehatan.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada aspek administratif, melainkan harus berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Hasil studi komparasi ini akan menjadi bahan penting bagi Komisi IV DPRD Kalsel dalam merumuskan rekomendasi kebijakan. Setiap langkah yang diambil harus benar-benar berorientasi pada peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat Kalsel,” tegas Nor Fajri. (adv DPRD Kalsel)
Editor : Akhmad
