JAKARTA, klikkalsel.com – Dalam upaya memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan di daerah, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Achmad Maulana, bersama seluruh anggota komisi. Rombongan diterima langsung oleh Tenaga Ahli Utama BP Taskin beserta jajaran di kantor pusat lembaga tersebut.
Menurut Maulana, kunjungan ini bertujuan menggali informasi sekaligus berdiskusi langsung mengenai strategi dan program percepatan pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah pusat. Hasilnya diharapkan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan di Kalsel.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BP Taskin atas penerimaan dan penjelasan yang begitu terang mengenai arah kebijakan pengentasan kemiskinan. Kami memahami BP Taskin bukan lembaga pelaksana program, tetapi memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan dan akses percepatan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat,” ujar Maulana.
Maulana menegaskan, langkah konkret di daerah perlu segera dilakukan agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif. “Kami akan mendorong agar segera digelar rapat koordinasi melalui Bappeda, dengan menghadirkan BP Taskin dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Ini penting untuk menyusun arah kebijakan dan langkah strategis pengentasan kemiskinan di Kalsel,” tambahnya.
Baca Juga : Pansus III DPRD Kalsel Targetkan Tambahan Modal Rp400 Miliar untuk Bank Kalsel
Baca Juga : Ketua DPRD Kalsel Harap Alih Kodal Memperkokoh Sinergitas
Sementara itu, Tenaga Ahli Madya BP Taskin, Dina, menjelaskan pentingnya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah agar program penanggulangan kemiskinan berjalan selaras dan terukur.
“BP Taskin mendorong agar alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Kami siap memberikan pendampingan serta dukungan penyusunan kebijakan di daerah,” jelasnya.
Dina menambahkan, BP Taskin telah menyiapkan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).
“Kami terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah mana pun, termasuk Kalsel, agar RPKD mereka selaras dengan rencana induk nasional,” tuturnya. (adv DPRD Kalsel)
Editor : Akhmad
