JAKARTA, klikkalsel.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan program perumahan rakyat melalui koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, pada Senin (5/1/2026).
Upaya ini difokuskan pada solusi nyata pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Achmad Maulana, mengatakan pertemuan tersebut memberikan arah yang jelas bagi daerah untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan perumahan.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah optimalisasi peran Bank Kalsel dalam mendukung pembiayaan kredit mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, skema pemberdayaan berbasis pembiayaan mikro yang telah berjalan dan dinilai berhasil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dijadikan sebagai percontohan. Program tersebut direncanakan untuk dikembangkan kembali pada 2026 agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kalsel.
Baca Juga : Isu H3N2 Menguat, DPRD Kalsel Minta Warga Bijak Terima Informasi
Baca Juga : Menteri Sosial didampingi Sekdaprov Sampaikan Uraian Bantuan Yang Bakal Diterima Korban Banjir Kalsel
Selain aspek pembiayaan, persoalan relokasi permukiman juga menjadi perhatian serius DPRD Kalsel. Achmad Maulana menjelaskan, meskipun konsep relokasi telah tersedia, pendekatan sosial masih menjadi tantangan, terutama di wilayah perdesaan yang memiliki keterikatan kuat dengan tanah leluhur.
“Di kawasan perdesaan, relokasi tidak bisa dilakukan secara instan karena ada nilai historis dan emosional masyarakat terhadap tanahnya,” ujarnya.
Sementara itu, untuk kawasan perkotaan, relokasi dinilai lebih memungkinkan dilakukan secara bertahap. Penataan permukiman menjadi semakin penting seiring perpindahan ibu kota provinsi ke Banjarbaru, termasuk penataan kawasan permukiman di wilayah Banjarmasin Utara.
DPRD Kalsel, lanjut Achmad Maulana, siap membahas dukungan anggaran untuk sektor perumahan. Namun, optimalisasi program tetap bergantung pada usulan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel sebagai pemegang kewenangan perencanaan.
Sementara itu, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Ditjen Kawasan Permukiman, Kreshnariza Harahap, menegaskan bahwa program perumahan nasional mengedepankan semangat gotong royong. Ia mengapresiasi DPRD Kalsel yang dinilai konsisten memperjuangkan sektor perumahan dan aktif mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program perumahan nasional,” tutupnya.(adv DPRD Kalsel)
Editor : Akhmad
