JAKARTA, klikkalsel.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melaporkan penyesuaian atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Ruang Rapat Komisi II DPR RI Jakarta, Senin (9/9/2024).
Dalam laporannya, Menteri AHY menyebutkan bahwa pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp6.454.781.052.000.
Alokasi ini akan digunakan untuk melanjutkan program Reforma Agraria serta menjalankan tugas-tugas Kementerian ATR/BPN di pusat, kantor wilayah provinsi, dan kantor pertanahan kabupaten/kota secara optimal.
Menteri AHY juga mengungkapkan adanya penambahan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp3,2 triliun dari tahun sebelumnya, yang akan dimaksimalkan melalui pelayanan pertanahan elektronik. Saat ini, terdapat 445 kantor pertanahan yang menyediakan Sertipikat Tanah Elektronik.
Baca Juga Menteri ATR/BPN AHY Tanda Tangani Sampul Buku Cerita Tanah Ulayat Hari Ini
Baca Juga Menteri AHY Harap Dapat Satukan Visi Sukseskan Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia dan ASEAN
Dengan tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar, kualitas pelayanan dari kantor-kantor pertanahan diharapkan semakin meningkat.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengetuk palu yang menandakan persetujuan pagu anggaran tersebut. Pagu anggaran meliputi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4.276.905.998.000, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Rp2.021.808.943.000, dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp156.066.111.000.
“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran dan pergeseran alokasi anggaran antar program tahun 2025 yang diajukan Kementerian ATR/BPN. Terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN atas kerjasamanya selama ini. Ini mungkin rapat terakhir kami karena tinggal tiga minggu lagi,” ujar Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Turut hadir mendampingi Menteri AHY adalah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, dan Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi. (adv)
Editor: Abadi
