BANJARMASIN, klikkalsel.com – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqi Nizamy Karsayuda menyoroti kualitas penyelenggaraan pemilu. Menurutnya hasil pemilu yang sehat mempengaruhi kinerja orang-orang di legislatif dan eksekutif.
Hal tersebut disampaikan Rifqi saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalsel di Banjarmasin, Jumat (12/9/2025).
Setidaknya ada tiga hal yang jadi sorotan Rifqi guna peningkatan kualitas kepemiluan. Nantinya bakal berdampak positif terhadap pemerintahan di eksekutif dan legislatif.
Pertama, ujar Rifqi yaitu regulasi atau aturan dan undang-undang yang menjadi tugas Komisi II DPR RI untuk menggodoknya.
Kedua, menurut Rifqi kapasitas penyelenggara pemilu juga tidak kalah penting, yang mana turut mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilu.
“Dan yang ketiga tugas kita bersama, kita memastikan masyarakat memiliki kultur yang baik untuk menyelenggarakan pemilu yang baik,” ucapnya.
Baca Juga : Anggota DPR RI Salurkan Bantuan Pendidikan untuk Anak Prasejahtera di Banjarmasin
Baca Juga : Bawaslu Kalsel Serap Masukan Rancangan Undang-Undang Pemilu
Oleh karena itu, Rifqi mendorong Bawaslu dan KPU agar lebih aktif melaksanakan di akar rumput dengan menggandeng tokoh agama dan masyarakat. Rifqi menekankan bahwa masyarakat berhak mendapatkan edukasi tentang politik yang sehat.
“Karena kalau pemilunya baik, mestinya anggota DPR-nya baik, DPRD-nya baik, bupati, gubernur, wali kota-nya baik. Ketika masyarakat masih memberikan kritik maka kritik itu harus kita introspeksi ke dalam dan kita perbaiki bersama,” tandas Anggota DPR RI Dapil Kalsel 1 itu.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono menyambut baik masukan dari Ketua Komisi II DPR RI. Menurutnya kinerja penyelenggara pemilu terutama Bawaslu harus ada perbaikan.
Aries mengatakan Bawaslu bakal lebih menggiatkan kegiatan pendidikan politik di kampung-kampung tingkat RT dan kelurahan/desa pada tahun 2026, berkat persetujuan anggaran dari Komisi II DPR RI.
“Kalau tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 2 bahkan ada sampai ke tingkat RT, kelurahan/ desa dilaksanakan bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat itu sangat baik sekali. Karena kerja-kerja edukasi atau pendidikan politik kepada masyarakat itu tidak bisa dilaksanakan hanya pada saat tahapan,” pungkasnya. (rizqon)
Editor: Abadi
