BANJARMASIN, klikkalsel.com – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersiap menggelar rukyatul hilal untuk penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah yang dijadwalkan pada Senin, 17 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penetapan awal puasa oleh pemerintah, di tengah Muhammadiyah yang telah lebih dulu menetapkan jadwal Ramadan.
Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin, mengatakan pemantauan hilal akan dilaksanakan di dua titik alternatif di Kota Banjarmasin. Lokasi utama direncanakan di puncak Hotel Zuri Express, sebagaimana pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, sementara puncak Rumah Sakit Amanah Banjarmasin disiapkan sebagai lokasi cadangan.
“Rukyatul hilal akan kita laksanakan pada 17 Februari. Lokasinya ada dua opsi, pertama di puncak Hotel Zuri Express seperti tahun sebelumnya, dan alternatifnya di puncak RS Amanah,” ujar Tambrin, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan, proses rukyat akan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), para tokoh agama, serta pejabat terkait guna memastikan pelaksanaan sesuai kaidah syariat dan metode ilmiah. Hasil pengamatan dari Kalsel nantinya akan dilaporkan ke Kementerian Agama RI sebagai bagian dari data nasional.
Baca Juga : Tanah Bumbu Gelar Tasyakuran Peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kemenag
Baca Juga : Kemenag Kalsel Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku dan Penyebar Video Viral Homoseksual
Penentuan resmi awal 1 Ramadan 1447 Hijriah selanjutnya akan diputuskan melalui sidang isbat yang digelar pemerintah pusat.
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan lebih awal jadwal Ramadan 1447 Hijriah berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Berdasarkan Maklumat Muhammadiyah Nomor 01/MLM/1.1/B/2025 dan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), 1 Ramadan 1447 H versi Muhammadiyah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Muhammadiyah juga menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Penetapan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia karena perhitungan hisab yang digunakan bersifat global dan universal.
Menanggapi potensi perbedaan awal Ramadan antara pemerintah dan Muhammadiyah, Tambrin menegaskan bahwa hal tersebut merupakan dinamika yang kerap terjadi dan sudah menjadi bagian dari kehidupan umat Islam di Indonesia.
Ia mengimbau masyarakat agar menyikapi perbedaan penetapan dengan bijak, saling menghormati, serta tetap menjaga persatuan dan ketenangan dalam menyambut bulan suci Ramadan. (rizqon)
Editor: Abadi
