BANJARBARU, klikkalsel.com – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin menyampaikan permohonan maaf atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalsel selama empat bulan terakhir.
Permohonan maaf itu disampaikan Muhidin saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni meninjau penanganan karhutla di kawasan hutan lindung Liang Anggang, Banjarbaru, Senin (12/10/2026) siang.
Muhidin mengakui, pemerintah belum bisa menjangkau seluruh wilayah terdampak kebakaran. Saat ini, penanganan diprioritaskan di kawasan ring 1 Bandara Internasional Syamsudin Noor yang meliputi Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Barito Kuala.
“Jadi, sekali lagi, kami mohon maaf kepada netizen karena tidak bisa membantu seluruh Kalimantan Selatan. Yang kita jaga adalah ring 1, terutama yang dekat bandara,” ujar Muhidin.
Ia menyebutkan, sekitar 150 personel dikerahkan untuk melakukan patroli di dalam maupun di luar kawasan tersebut. Upaya pemadaman juga mendapat dukungan relawan, termasuk dari Banjarmasin.
Muhidin mengatakan, Barito Kuala menjadi salah satu daerah yang menjadi perhatian karena kebakaran masih harus dihadapi dengan penjagaan siang dan malam.
“Kita prihatin juga dengan Barito Kuala. Saat ini, mereka selalu berjaga siang malam,” katanya.
Untuk memperkuat penanganan karhutla, Pemprov Kalsel menyiapkan dukungan bagi pemerintah kabupaten dan kota yang membutuhkan bantuan operasional pemadaman.
Muhidin menginstruksikan para kepala daerah agar segera berkoordinasi apabila anggaran penanganan karhutla dari pemerintah pusat habis. Pemprov Kalsel, kata dia, siap membantu kebutuhan di lapangan, mulai dari bahan bakar hingga peralatan pemadam seperti mesin pompa air atau dompeng.
Ia menjelaskan, sebagian besar daerah telah menerima bantuan pemerintah pusat. Sementara itu, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar disebut belum mendapatkan bantuan tersebut.
“Kalau nanti dananya habis, yang dibantu Presiden bisa melapor kepada Pak Gubernur. Nanti kita bantu sesuai kebutuhan, misalnya solar atau peralatan pemadam,” ujarnya.
Baca Juga : Padamkan Karhutla, BPBD Bahas Kemungkinan Bantuan Operasional BPK Swasta
Selain dukungan pemerintah, Muhidin juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam penanganan karhutla. Ia menyebutkan, empat perusahaan telah menyatakan kesiapan membantu pendanaan relawan.
Pemprov Kalsel akan mengarahkan dukungan tersebut melalui lembaga atau kelompok relawan yang nantinya dibina bersama perusahaan.
“Sudah ada empat perusahaan yang siap membantu pendanaan relawan. Nanti kita carikan lembaganya, seperti kelompok relawan ini, untuk dibina oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kalsel,” kata Muhidin.
Ia berharap dukungan perusahaan dapat memperkuat pemadaman, baik di kawasan prioritas sekitar bandara maupun di kabupaten lain yang terdampak karhutla.
Sementara itu, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengapresiasi koordinasi lintas instansi dalam penanganan karhutla di Kalsel.
Berdasarkan pemantauan pada hari kunjungan, Raja Juli menyebut kondisi titik panas (hotspot) di Kalsel menjadi yang terbaik dibandingkan provinsi lain di Kalimantan.
“Per hari ini, alhamdulillah, Kalimantan Selatan angka hotspot-nya terbaik di Kalimantan,” ujar Raja Juli.
Meski demikian, ia mengingatkan agar upaya pengendalian tidak mengendur. Lahan gambut masih rentan terbakar, sementara hujan alami diperkirakan baru turun pada pertengahan November.
Karena itu, pemadaman dan pencegahan harus terus dilakukan selama sekitar satu bulan ke depan untuk mengantisipasi kebakaran susulan.
“Masih ada sekitar satu bulan lagi. Saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam, Manggala Agni, dan relawan, semua tetap waspada,” tegasnya.
Raja Juli juga mengapresiasi sinergi Pemprov Kalsel bersama TNI, Polri, Manggala Agni, BNPB, BPBD, BMKG, dan kelompok relawan dalam menangani karhutla.
“Saya percaya, dengan koordinasi yang sangat baik, kita bisa atasi titik-titik lainnya dengan baik,” ujarnya.
Usai meninjau penanganan karhutla di Kalsel, Raja Juli Antoni melanjutkan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah untuk melihat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. (rizqan)
Editor: Abadi
