BANJARBARU, klikkkalsel.com- Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima dana stimulan sebesar Rp 66 miliar bagi 3.942 bagi masyarakat. Total anggaran dana bantuan itu diperuntukan untuk masyarakat terdampak banjir di lima kabupaten.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB, Ir. Rifai, MBA saat rapat koordinasi finalisasi penyaluran bantuan perumahan akibat bencana banjir Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Gubernur Kalsel. Lima daerah yang mendapat alokasi anggaran yakni Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut dan Balangan.
Rifai mengucapkan apresiasi karena Kalimantan Selatan siap menerima bantuan dana stimulan tersebut untuk daerah yang masyarakatnya terdampak banjir pada awal 2021 kemarin dengan fasilitasi dana operasional APBD.
“Kalimantan Selatan sudah memberikan fasilitasi yang luar biasa, karena belum banyak daerah melakukan dan baru Kalsel yang menginisiasi penyelenggaraan ini dengan pembinaan dana pendamping daerah,” katanya,
Rabu (2/5/2021).
Saat ini dari 12 kabupaten kota yang diusulkan baru 5 daerah yang dapat direalisasi rekontruksi infrastruktur dan pemukiman.
“Dari data ada 3.942 yang menerima alokasi anggaran dari pembiayaan 66 miliar tersebut, dan saya ingin memastikan ini segera dilakukan penyusunan teknis karena waktunya penyelenggaraannya sangat singkat yakni paling lama 2-3 bulan, serta akan kita kawal dengan baik, yang menerima rumah benar-benar yang berhak,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar mengatakan, dana stimulus bagi Kalsel ini merupakan tahap pertama dan untuk memastikan agar tata kelola dana ini bisa sesuai ketentuan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan nanti berjalan dengan baik.
“Kami akan mulai dengan menyusun juknis sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dengan meminta BNPB untuk membantu membuat timeline dan pengawasan, seperti minggu pertama harus melakukan apa, dan begitu juga minggu selanjutnya, sampai seluruh tahap selesai,” jelasnya.
Roy menyampaikan, khusus untuk dana yang telah ditransfer ke daerah itu untuk pembangunan rumah saja. Sedangkan biaya pendampingan, monitoring akan didukung menggunakan dana pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota.
“Semoga dana ini bisa kita serap secara maksimal, dan bisa berjalan dengan baik serta dirasakan masyarkat,” pungkasnya. (rizqon)
Editor : Akhmad
