BANJARBARU, klikkalsel.com – Upaya Pemprov Kalsel dalam mewujudkan swasembada pangan nasional dan daerah menunjukkan tren positif. Saat ini Kalsel menempati peringkat pertama indeks ketahanan pangan nasional, berkat upaya optimalisasi lahan yang telah dilakukan.
Hal itu disampaikan oleh Plh Sekdaprov Kalsel, Ariadi Noor, mewakili Gubernur H Muhidin saat acara Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (10/11/2025).
Ariadi mengapresiasi kontribusi para pihak yang terlibat dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Terlebih lagi, Kalsel menempati peringkat pertama nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan 2025 berdasarkan laporan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait sudah berada di jalur yang benar,” ucapnya.
Dikatakannya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras pemerintah, pelaku usaha, petani, serta dukungan masyarakat yang terus berkolaborasi dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di daerah.
“Kita ingin memastikan pangan cukup, distribusi lancar, dan harga tetap stabil di seluruh wilayah,” imbuhnya.
Dia menyebut bahwa Gubernur H. Muhidin menyoroti pentingnya mobilisasi dan peningkatan nilai tambah produk pangan lokal melalui UMKM, koperasi, dan jaringan distribusi daerah.
Baca Juga : Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Datu Kalampayan Kandas Tahun ini, Pemprov Kalsel Ungkap Kendalanya
Baca Juga : Polda Kalsel Dorong Seluruh Rumah Sakit Punya Mediator Restorative Justice Sengketa Medis
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal, tetapi juga memperluas lapangan kerja serta kesejahteraan petani.
Namun demikian, Gubernur H. Muhidin mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi bersama, seperti fluktuasi harga bahan pokok, keterbatasan cadangan pangan daerah, dan peningkatan standar keamanan serta gizi masyarakat.
Ia menekankan perlunya data pangan yang akurat dan sistem informasi yang terintegrasi agar kebijakan dapat dijalankan dengan cepat dan tepat sasaran.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga terus memperkuat kerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Bulog dalam pengendalian harga dan pasokan pangan untuk menjaga stabilitas di daerah.
“Kami ingin memastikan sistem pangan daerah mandiri dan tangguh menghadapi gejolak global,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan harapan agar kunjungan kerja Komite II DPD RI ke Kalsel dapat menjadi momentum untuk memperjuangkan penyempurnaan kebijakan pangan nasional yang lebih berpihak kepada daerah, petani, dan masyarakat kecil.
“Semoga kegiatan ini menghasilkan rekomendasi konstruktif dan berdampak nyata bagi perbaikan kebijakan pangan ke depan,” pungkasnya. (rizqon)
Editor: Abadi
