MARTAPURA, klikkalsel.com – Rapat dengar pendapat (RDP) gabungan yang digelar oleh Komisi II dan Komisi IV DPRD Banjar terkait evaluasi penanganan dan dana stunting dengan beberapa dinas terkait sempat memanas, hal itu diwarnai dengan walkout nya Kepala Dinsos P3AP2Kb Kabupaten Banjar dari ruangan, Rabu (29/25/2024) lalu.
Dalam hal ini, HM Iqbal Pahroli atau Ibank dari anggota Komisi IV DPRD Banjar ini, menyebut Kepala Dinsos P3AP2KB Banjar lari dari tanggung jawab, serta sangat mengecewakan dan tidak menghargai para wakil rakyat.
“Bukan merupakan sikap yang baik seperti lari dari tanggung jawab, sangat mengecewakan dan beliau tidak menghargai institusi DPRD,” ucapnya kepada klikkalsel.com Kamis (30/05/2024) sore.
Bahkan, H Ibang meminta agar BKPSDM harus terjun memberikan penjelasan terkait kualitas panglima perangnya yang hanya menguasai secara teori, namun harus terjun ke lapangan dan memantau secara langsung ke lapangan.
“Patut dipertanyakan kinerjanya Kepala Dinsos ini seperti apa? karena kualitasnya jangan cuman menguasai secara teori saja,” ujarnya.
Baca Juga : DKUMPP Banjar Cari Benang Merah Polemik LPG 3 Kilo: Akan Bentuk Tim Gabungan Untuk Sidak
Baca Juga : Jelang Hari Raya Idul Adha, PDHI Kalsel Periksa Hewan Kurban
Politisi Gerindra ini juga menekankan, agar Dinsos memfokuskan program mereka kepada masyarakat tidak mampu, agar tepat sasaran terutama pada program penurunan stunting di Kabupaten Banjar.
“Dinsos P3Ap2KB Kabupaten Banjar merupakan salah satu dinas yang sangat mulia, karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat, diperlukan orang orang yang bermental sosial dan harus memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Banjar khususnya terhadap masyarakat yang tidak mampu,” beber H Ibang.
Lebih lanjut, ia mengkritisi percepatan penurunan stunting, menurutnya dinas terkait jangan hanya menunggu masyarakat untuk berpartisipasi, namun harus memiliki peran aktif jemput bola.
“Ya harus silaturahmi lah ke masyarakat, datang ke rumah-rumah warga, karena sebagai abdi masyarakat harus hadir dan pro aktif terhadap masyarakat Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Dalam permasalahan stunting di Kabupaten Banjar ini, menurut menantu mantan Bupati Banjar priode 2016—2021 ini, kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama dengan semua pihak khususnya kolaborasi dan koordinasi dengan dinas terkait sangat diperlukan agar dapat menurunkan stunting.
“Ketika ada keluhan di masyarakat mereka harus fast Respon (cepat merespon, red). Keberhasilan penurunan stunting bisa tercapai ketika memiliki rasa kebersamaan dan rasa memiliki daerah yang kuat serta bertanggung jawab kepada masyarakat Kabupaten Banjar akan jabatan yang diembannya. Juga ketika ada permasalahan di lapangan maka harus diselesaikan dengan kebersamaan juga,” pungkasnya. (Mada Al Madani)
Editor: Abadi
