MARTAPURA, klikkalsel.com – Tim Verifikator Pusat melaksanakan penilaian verifikasi lanjutan program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tingkat nasional terhadap Kabupaten Banjar pada Senin (25/8/2025). Penilaian dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Aula Kantor Bappedalitbang Banjar, Martapura.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar, H. Ikhwansyah, mewakili Bupati Banjar H. Saidi Mansyur dalam kegiatan tersebut. Turut hadir Plt Kepala Dinas Kesehatan dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Ketua Tim Verifikator Pusat, Nani Rohani, dalam paparannya menyebutkan bahwa dari sembilan tatanan yang menjadi indikator penilaian, masih ada beberapa data yang perlu dilengkapi.
“Kami mohon agar data yang kurang dapat dilengkapi dalam tenggat waktu 2×24 jam hingga pukul 15.00 WIB. Harapan kami, Kabupaten Banjar bisa menyampaikan data pendukung yang sesuai agar memperoleh nilai maksimal,” ujar Nani.
Nani juga menekankan pentingnya dokumen yang diunggah harus akurat dan berkualitas. Dokumen pendukung tidak boleh buram, sulit dibaca, atau tidak sesuai dengan tatanan yang dinilai.
Baca Juga : KPK Gandeng Pemkab Banjar: Perencanaan Anggaran Jadi Benteng Anti Korupsi
Baca Juga : Pemkab Banjar dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi Layanan, Dorong Digitalisasi Fasilitas Kesehatan
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Banjar H. Ikhwansyah menyatakan bahwa pihaknya telah mencermati catatan dari tim verifikator dan akan segera menindaklanjuti bersama SKPD terkait.
“Kita sudah konfirmasi dengan SKPD terkait. Apa yang sudah dilakukan telah kita siapkan datanya. Semoga kekurangan yang ada bisa segera dilengkapi agar Kabupaten Banjar dapat
meraih penghargaan Kabupaten/Kota Sehat,” kata Ikhwansyah.
Sembilan tatanan yang menjadi indikator penilaian dalam program KKS meliputi, kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, perkantoran dan perindustrian, pariwisata, teansportasi dan tertib lalu lintas, perlindungan sosial, dan penanggulangan bencana.
Penilaian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. (Mada)
Editor: Abadi
