BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan tiga strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mengantisipasi tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, M. Syarifuddin, mengatakan tiga strategi tersebut meliputi menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi di luar sektor ekstraktif, serta menjaga kualitas belanja daerah sambil membuka ruang pembiayaan di luar APBD.
Hal itu disampaikan Syarifuddin saat mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin dalam kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalsel 2026 di Lantai VI Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel, Banjarmasin, Kamis (24/9/2026).
Menurut Syarifuddin, strategi tersebut perlu disiapkan karena pertumbuhan ekonomi Kalsel yang mencapai 5,22 persen pada 2025, masih menghadapi sejumlah tantangan.
Pertumbuhan tersebut memang lebih tinggi dibandingkan nasional yang berada di angka 5,11 persen. Namun, capaian itu dinilai belum cukup menjadi jaminan apabila sumber pertumbuhan ekonomi Kalsel tidak diperluas.
“Struktur ekonomi Provinsi Kalsel masih bertumpu pada sumber daya alam (SDA), terutama batubara, sehingga mudah terguncang oleh pergerakan harga komoditas dunia,” kata Syarifuddin.
Di sisi lain, penurunan transfer ke daerah dan dana desa turut mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Kondisi ini membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menjaga belanja sekaligus mencari sumber pembiayaan alternatif.
Syarifuddin menjelaskan, strategi pertama yang menjadi perhatian adalah menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemprov Kalsel akan terus memperkuat sinergi bersama BI dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga.
“Stabilitas harga merupakan fondasi paling dasar,” ujarnya.
Baca Juga : Sekdaprov Pimpin KORMI Kalsel, Siap Perkuat Budaya Olahraga hingga Sport Tourism
Baca Juga : Langsung Tancap Gas, Sekda Baru Batola Hadiri Kerja Sama PDAM-BNI Beberapa Saat Setelah Dilantik
Strategi berikutnya adalah memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor ekstraktif. Pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan hingga pariwisata akan terus didorong.
Menurut Syarifuddin, hilirisasi juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Namun, setiap rencana hilirisasi harus tetap memperhitungkan kelayakan dan manfaat ekonominya.
“Hilirisasi tetap kami kawal, dengan kesadaran bahwa kelayakan teknis dan manfaat ekonominya harus dihitung secara matang,” tegasnya.
Strategi ketiga berkaitan dengan kualitas belanja daerah. Syarifuddin mengatakan belanja pemerintah harus diarahkan pada program-program produktif yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Sementara kebutuhan pembangunan dengan pembiayaan besar akan dibuka bagi investasi swasta maupun skema kemitraan.
Karena itu, kemudahan dan kecepatan perizinan menjadi salah satu komitmen Pemprov Kalsel dalam menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Syarifuddin menegaskan, berbagai kebijakan yang diambil pemerintah pada akhirnya harus bermuara pada kondisi masyarakat.
“Kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil berjalan pada jalurnya masing-masing, tetapi masyarakatlah yang merasakan dampaknya, baik di pasar, di lahan pertanian, maupun di tempat usaha yang menjadi pusat aktivitas perekonomian warga,” jelasnya.
Kegiatan bertema Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi panel.
Sejumlah narasumber yang hadir antara lain Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel Aloysius Donanto, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Catur Ariyanto Widodo, dan ekonom Muhammad Faisal.
Diskusi membahas berbagai tantangan perekonomian yang perlu diantisipasi pemerintah daerah.
Materi tersebut kemudian ditanggapi perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Kalsel, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, serta unsur akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM). (rizqan)
