BANJARMASIN, klikkalsel.com – Mulai keterbatasan bibit dan alat tangkap, kebutuhan rehabilitasi tambak, serta mekanisasi budidaya perikanan menjadi keluhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalsel kepada DPRD Kalsel, Rabu (15/1/2025).
Selain itu, isu keterbatasan bahan bakar minyak (BBM), pengikisan air laut, penyediaan bahan baku makanan bergizi sebagai program prioritas nasional, dan kebutuhan pembentukan koperasi nelayan juga menjadi sorotan penting.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas, menyebut akan akan berusaha mencari solusi berbagai persoalan yang dihadapi nelayan di wilayah Kalsel. Dan juga berkomitmen untuk mengawal dan mendorong kebijakan yang berpihak pada nelayan.
“Kami memahami betapa pentingnya peran nelayan dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Komisi II akan mengawal setiap kebijakan yang mendukung keberlangsungan hidup dan produktivitas mereka dan akan memastikan langkah-langkah strategis diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan ini,” katanya.
Sementara Anggota Komisi II DPRD Kalsel Sadam Husin Nafarin mengatakan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) juga menjadi sorotan utama dalam audiensi tersebut.
Dari 17 SPBN yang ada di Kalsel, jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Potensi penyalahgunaan distribusi BBM oleh oknum tertentu juga mendapat perhatian serius dari Komisi II.
“Kami akan mendorong dinas terkait untuk melakukan pengawasan ketat agar distribusi BBM di SPBN tepat sasaran. Pengendalian terhadap oknum penyalahguna akan menjadi fokus utama kami,” pungkasnya. (adv DPRD Kalsel)
Editor : Akhmad
