TANJUNG, Klikkalsel.com – Mundurnya H Mawardi dari posisinya sebagai Wakil Bupati Tabalong yang berakhir Maret 2024 yang akan datang dinilai sebagai upaya mengedepankan pilihan politik daripada menuntaskan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengemban amanah hingga 2024 bersama Anang Syakhfiani.
Hal tersebut disampaikan oleh pemerhati politik Banua, Kadarisman menanggapi alasan kemunduran H Mawardi dari kursi Wakil Bupati Tabalong.
Menurut Kadarisman, mundur dari jabatan publik adalah hak konstitusional bagi pejabat publik. Secara regulasi disediakan mekanismenya.
“Hanya saja secara substansi pemegang amanah yang mundur sebelum tuntas masa tugasnya itu kurang elok,” tuturnya.
Kadarisman mengungkapkan bahwa Anang Syakhfini dan H Mawardi pernah berkomitmen memimpin Tabalong hingga lima tahun penuh.
“Tidak hanya itu, pasangan pemimpin tersebut punya tanggung jawab mengawal pemilu 2024 hingga peralihan transisi kepemimpinan sebelum pilkada dilaksanakan,” ungkapnya.
Namun kemunduran H Mawardi, merupakan dinamika yang lumrah mendekati masa pra pemilu. “Sebagai Ketua Partai Golkar, dia juga dibebani tanggung jawab secara serius memenangkan Golkar. Ini dinamika politik yang wajar saja,” katanya.
Baca Juga Perkara Surat Tanah, Warga Tabalong ini Tega Aniaya Kakak Kandungnya
Baca Juga Sehari Jelang Pilkades Serentak, Dinas PMD Tanbu Distribusikan Logistik ke 12 Kecamatan
Presidium KAHMI Tabalong itu menilai mundurnya Mawardi berbeda dengan kasus serupa pada kepemimpinan Anang Syakhfiani pada periode 2014-2019, yakni Zony Alfianor sebagai Wakil Bupati saat itu juga mengundurkan diri.
“Kalau mundurnya Zony Alfianor, sebab konflik kepemimpinan, sementara mundurnya Mawardi karena bagian strategi pemenangan politik dan tanggung jawab Mawardi atas Partai Golkar,” jelas Kadarisman.
Ia mengutarakan bahwa poin pentingnya adalah Golkar tidak ingin pemilu 2024, khususnya perebutan kursi legislatif di Tabalong mengalami kekalahan kedua kalinya.
Lanjutnya, bagaimanapun pada pileg periode sebelumnya, Golkar kalah beroleh kursi dari Partai Gerindra, walaupun Golkar memperoleh suara paling banyak saat itu.
“Jika Golkar ingin berperan penting dalam Pilkada akan datang, tugas utamanya adalah memenangkan kursi legislatif terlebih dahulu,” ungkapnya.
Menurutnya, keseriusan Mawardi menggawangi pemilihan legislatif 2024 sangat rasional, karena peta kekuatan partai politik 2024 menyebar dan terbagi.
Jika pemilu 2019 lalu Gerindra, Golkar, PAN dan PKS menyodok papan atas perolehan suara di Tabalong, maka 2024 Partai Nasdem akan memberikan tekanan yang bisa saja memutarbalikkan keadaan.
Dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi tersebut juga mengatakan, Nasdem diyakini dapat mencuri suara rakyat di pemilu 2024 karena coattail effect dari figur perubahan dan tokoh nasional seorang Anies Baswedan.
“Jika kita mencermati suara arus bawah di Kalsel dan Tabalong khususnya, ketika berbicara figur pembaharuan di level nasional, ya Anies Baswedan. Nasdem akan diuntungkan keadaan itu. Seperti diuntungkannya Gerindra dan PDIP pada 2019 lalu oleh Prabowo Effect dan Jokowi Effect,” tutupnya. (dilah)
Editor: Abadi
