JAKARTA, klikkalsel.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan serapan anggaran Kementerian ATR/BPN hingga Triwulan I 2025 mencapai 33,75% dari pagu efektif sebesar Rp4,44 triliun. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (21/4/2025).
“Saat ini capaian serapan anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1,49 triliun atau 33,75%. Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,88 triliun atau 27,40%,” jelas Nusron.
Ia menegaskan legalisasi hak atas tanah tetap menjadi prioritas utama. Hingga pertengahan April 2025, sebanyak 121,64 juta bidang tanah (94,4%) telah terdaftar dari target 126 juta bidang.
Sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah juga dipercepat, dengan capaian 267.994 bidang wakaf dan 8.226 rumah ibadah.
Meski ada efisiensi, kementerian tetap menjalankan program strategis, termasuk peluncuran Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) bersama Bank Dunia.
Baca Juga : Petugas Ukur Perempuan Menembus Batas Negeri: Pilar Inklusif di Ujung Indonesia
Baca Juga : Wamen ATR/Waka BPN Tegaskan Pentingnya Tata Ruang dalam Mitigasi Risiko Bencana
Proyek senilai USD 653 juta ini berlangsung lima tahun dan melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta Badan Informasi Geospasial.
“ILASP mencakup percepatan penyusunan RDTR nasional, penguatan hak atas tanah, sosialisasi pendaftaran tanah ulayat, percepatan PTSL, dan pengukuran batas wilayah hutan, transmigrasi, serta APL agar tidak tumpang tindih,” ujar Nusron.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi kinerja ATR/BPN. Ia menyoroti keberhasilan kementerian menangani isu SHGB di atas laut dan menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam legalitas tanah, termasuk terhadap 194 badan hukum yang belum memiliki HGU.
Rifqinizamy juga menyatakan Komisi II terus memantau pelaksanaan program strategis ATR/BPN dan proses penanganan berbagai pengaduan masyarakat terkait pertanahan.
Menteri Nusron hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta jajaran pejabat tinggi kementerian. (adv)
Editor: Abadi
