BANJARMASIN, klikkalsel.com – DPRD Kalsel merekomendasikan percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kalsel secara holistik, integratif, dan berkualitas, yang dilakukan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi semua stakeholder.
Kementerian bersama Pemprov, Pemkab/Pemko, pemerintah desa, hingga pemangku kepentingan dan optimalisasi Satgas penurunan angka stunting, semuanya saling terkait.
Hal tersebut diungkapkannya Wakil Ketua DPRD Kalsel, Hj Karmila saat membacakan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022, pada paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, Rabu (10/5/2023).
Ditambahkan, upaya percepatan penurunan stunting sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, melalui inisiasi hadirnya Perda tentang Ketahanan Keluarga dan Stunting.
Baca Juga : CSR Bank Kalsel Dukung Program Semesta Mencegah Stunting #Cukupduatelur
Baca Juga : Jadi Pendaftar Pertama, DPD PKS Banjarmasin Serahkan Berkas Bakal Calon Anggota DPRD
Salah satu rekomendasi tersebut melihat hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi stunting di Kalsel mencapai 30 persen di atas angka nasional yakni 24,4 persen.
“Jadi ditargetkan stunting menurun dari 30 persen pada 2021 menjadi 24,6 persen atau 21.276 balita pada 2022,” katanya.
Beberapa rekomendasi lainnya, seperti perlunya penguatan peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), termasuk peningkatan dan penambahan SDM Auditor pada Inspektorat Kalsel.
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh SKPD Provinsi Kalsel selaku pengampu kebijakan (Perda dan Perkada) yang memuat sanksi/penegakan, terkait dengan ketentuan atau aturan Perda yang akan disosialisasikan dalam hal ini DPRD Kalsel bersedia untuk memfasilitasi kegiatan tersebut.
Untuk infrastruktur dan pembangunan secara umum, masih rendahnya penyediaan air baku di kabupaten/kota, karena adanya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan air bersih serta pengelolaan sumber daya air selama ini yang belum optimal.
Kemudian pada bidang pendidikan, dewan Kalsel merekomendasikan berbagai kebijakan dan kegiatan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dari lama sekolah yang diharapkan adalah dari perspektif siswa, sisi guru, dan infrastruktur.
Sementara itu, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengatakan, rekomendasi tersebut sangat berarti untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalsel.
“Kami sangat menghargai rekomendasi DPRD Kalsel, dan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” kata Sahbirin atau yang akrab di sapa Paman Birin.
Ditambahkan, rekomendasi ini sebagai bentuk saran dan masukkan bagi seluruh jajaram Pemprov Kalsel agar bekerja lebih baik sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan. (azka)
Editor : Akhmad
