BANJARMASIN, klikkalsel.com – Bank Kalsel hendaknya dapat mengoptimalkan kapasitas usaha dan kualitas pelayanan publik.
Harapan tersebut disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dibacakan Imam Kanapi pada pandangan umum dalam rapat paripurna DPRD Kalsel tentang Raperda Penambahan Penyertaan Modal Pemprov kepada PT Bank Kalsel.
“Peningkatan kapasitas usaha yang berdaya saing tinggi, serta kualitas pelayanan tentu untuk meningkatkan kesejahteraan, tulang punggung ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah,” ucapnya, Rabu (23/3/2022).
Paripurna DPRD Kalsel dipimpin Wakil Ketua Muhammad Syaripuddin dan juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalsel, Hj Mariana dan Hj Karmila.
Sementara rencana penambahan penyertaan modal Pemprov kepada Bank Kalsel sebesar Rp261 miliar lebih, berupa uang Rp50 miliar serta aset senilai Rp211 miliar lebih, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp600 miliar lebih.
Baca Juga : Jalin Sinergitas, Kajati Kalsel Baru Sambangi DPRD kalsel
Baca Juga : Sidak Pasar, Kapolresta Banjarmasin Sebut Minyak Goreng Tak Langka dan Akan Lakukan Pengawasan Distribusi
Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) mengapresiasi kinerja Bank Kalsel, sebab bank tersebut dapat bersaing pada industri perbankan dalam rangka peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di wilayah Kalsel.
“Bank Kalsel sudah memiliki peran pada perekonomian di Kalsel dan juga bersaing industri perbankan lainya,” kata juru bicara FPG Muhammad Yani Helmi.
Yani Helmi yang juga akrab di panggil Paman Yani ini juga meminta, Pansus Raperda tersebut mensosialisasikan ke pemerintah kabupaten dan kota se Kalsel agar bersama-sama mempertahankan Bank Kalsel sebagai bank umum pada Perseroan Terbatas Bank Kalsel.
“Penambahan penyertaan modal Pemprov kepada Bank Kalsel sesuai kemampuan keuangan daerah,” tambah anggota Komisi II DPRD Kalsel.
Senada dengan juru bicara masing-masing fraksi di DPRD Kalsel, yang sepakat untuk menambah modal Bank Kalsel agar bisa mempertahankan statusnya sebagai bank umum. (azka)
Editor : Akhmad
