BANJARMASIN, klikkalsel – Menggali informasi terkait sistem penjaminan mutu pendidikan, Kalangan DPRD Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke DPRD Bekasi, Kamis (28/11/2019).
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin H M Yamin alasan ke Bekasi sebagai kunjungan kerja, karena penjaminan mutu pendidikan di Bekasi yang disuntik dana besar melalui APBD, sudah baik.
Bahkan ujarnya, alokasi anggaran Bosda Bekasi telah mengcover biaya pendidikan sejak SD hingga sekolah menengah.
“Angkanya cukup besar. Berkisar Rp28 ribu per siswa,” ucap dia kepada wartawan usai kunjungan kerja.
Pemko Bekasi juga memiliki anggaran untuk GTK non PNS sebesar Rp 3,8 juta perbulan. “Itu digajih dari APBD. Itu yang kami pelajari dan akan coba diadopsi di Banjarmasin,” ujar Ketua DPC Partai Gerindra Banjarmasin ini.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Hj Ananda membenarkan, capaian Bekasi dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat baik. Terbukti gelontoran dana APBD Bekasi mampu meningkatkan mutu pendidikan di kota itu.
“Jadi ada yang spesial di Bekasi. Yaitu terkait Guru Tenaga Kependidikan (GTK). Mereka dibayar bukan melalui sekolah tapi langsung dari pemerintah setempat. Ini yang akan Insya Allah kami terapkan nanti di Banjarmasin,” bebernya.
Hal yang sama pun diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Matnor Ali. Menurutnya, Banjarmasin saat ini memang belum dapat memenuhi semua kebutuhan pendidikan melalui APBD di Kota Seribu Sungai.
Namun kata Matnor, melalui dana Bosda, untuk gaji guru honorer sudah mengalami peningkatan dari tahun lalu. Sebelumnya di 2018, guru honorer hanya mendapatkan gaji Rp 800 ribu perbulan, tahun 2019 sudah naik menjadi Rp 900 ribu per bulan.
“Sedikit demi sedikit kami bersama pemerintah kota membenahi mutu pendidikan di Banjarmasin. Alhamdulillah ada kenaikan gaji guru honorer,” katanya.
Politikus Golkar ini berharap, Banjarmasin ke depan juga dapat mengalokasikan anggaran untuk menunjang pendidikan. Mulai dari sarana prasarana hingga peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidiknya.
“Insya Allah 2020 kami dapat meningkat itu layaknya Kota Bekasi yang dapat mengcover seluruh biaya pendidikan di SD dan SMP, negeri maupun swastanya,” tutupnya. (ril/farid)