BATULICIN, Klikkalsel – Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) menetapkan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) sebagai pilot project (proyek percontohan) penerapan tata kelola keuangan daerah yang baik.
Hal itu disampaikan, Sekjen DJPK Rujiko saat menyampaikan sambutan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara penandatanganan kesepakatan program IdS (Internship dan Secondment) bagi pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan RI melalui Dirjend Perimbangan Keuangan di Aula Nagara Dana Rakca Gedung Radius Prawiro Lt.1–Kementerian Keuangan RI, Selasa kemarin.
MenurutbRujiko, penerapan tata keloka keuangan daerah yang baik dapat terimplementasikan melalui peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan. Karena itu adanya program IdS (Internship dan Secondment) yang menjadi salah satu program unggulan dari Kementerian Keuangan.
Guna mendorong pemerintah daerah dalam melakukan tata kelola keuangan daerah yang baik menjadi langkah strategis dalam upaya peningkatan kualitas keuangan daerah.
Sementara, acara tersebut pihak DJPK mendaulat Sekretaris Daerah (Sekda) Tanbu H Rooswandi Salem mewakili para Sekda dari 16 kabupaten/kota terpilih yang menerapkan IdS untuk memberikan sambutan dan apresiasi kepada DJPK Kementerian Keuangan yang telah mendorong dan membina pemerintah daerah secara khusus sehingga penerapan tata kelola keuangan 16 kabupaten/ kota yang dijadikan sebagai pilot project itu semakin membaik.
H Rooswandi Salem, mengatakan, tujuan utama dari program IdS yang diimplementasikan Kementerian Keuangan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui perbaikan regulasi, sistem dan prosedur termasuk informasi serta peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) pengelola keuangan daerah.
Dengan program IdS itu pula sambung Sekda, pejabat pemerintah daerah dibekali pengetahuan mengenai materi substantif yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah yang salah satunya melalui peningkatan SDM pengelola keuangan di daerah.
“Disamping itu, melalui program IdS, pemerintah daerah juga diberi pembelajaran tematik contoh daerah yang dalam hal penyusunan, penetapan dan penerapan rencana aksi sebagai solusi atas tematik permasalahan daerah dipandang lebih dulu berjalan dengan baik,” tutur Sekda.
Ia menambhakan, secara implisit, melalui program tersebut, pihak Kementerian Keuangan juga mengirimkan mentor dari DJPK Kementerian Keuangan dengan keahlian di bidang pengelolaan keuangan daerah ke pemerintah daerah untuk mendampingi, mengasistensi dan memonitor pelaksanaan rencana aksi sebagai implementasi utama program IdS.
Diakhir sambutannya Sekda menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan yang sudah memberikan perhatian yang teramat besar kepada daerah dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan.
Selanjutnya mewakili seluruh kabupaten/kota yang terpilih, Sekda menyampaikan kesiapannya untuk dijadikan daerah percontohan pengelolaan keuangan. (duki/adv)
Editor : Amran
