BANJARMASIN, klikkalsel.com – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin terus menjalankan rencananya untuk memperkuat komitmen dalam menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Upaya strategis yang dilakukan yakni dengan rencana pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) di seluruh Kecamatan di Kota Banjarmasin.
Dimana program tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk menjawab kebutuhan perumahan di kota yang padat penduduk ini.
Kepala Disperkim Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah memprioritaskan studi kelayakan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan rusun.
“Target kami, seluruh kecamatan di Banjarmasin memiliki rumah susun. Untuk 2026. Saat ini kami fokus pada pembebasan lahan,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
“Setelah clean and clear, kami akan mengusulkan pembangunan ke Kementerian PUPR melalui Dirjen Perumahan,” lanjutnya.
Ia juga menjelaskan, studi kelayakan untuk dua kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan ditargetkan rampung pada 2025.
Sedangkan untuk Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Barat, diusulkan masuk dalam perencanaan tahun 2026. Karena setiap rusunawa akan memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan wilayahnya.
Baca Juga :Â Pengentasan Kawasan Kumuh, Pemprov Kalsel Bangun 161 Unit Rumah Lewat Program Bansos PK-RTLH
Baca Juga :Â Pemko Siapkan Anggaran Rp16 Miliar intuk Pengadaan Lahan Pembangunan Rusunawa di Banjarmasin
“Rencana di sana ada pembebasan pasar. Jadi secara konsep itu akan masuk di situ untuk relokasi warga,” bebernya.
Sementara untuk rusunawa di Banjarmasin Selatan akan menjadi bagian dari program nasional Tiga Juta Rumah, dengan konsep gabungan antara hunian vertikal dan rumah tapak.
Adapun di Banjarmasin Utara, rusunawa direncanakan akan dibangun di wilayah Kuin, daerah yang hingga kini belum memiliki rusunawa, padahal kebutuhan hunian MBR di sana sangat tinggi.
“Kecamatan Utara masih kekurangan hunian untuk MBR. Di sana harga tanah tinggi, sedangkan kebutuhan sangat besar,” terangnya.
Dari segi pendanaan, ia memperkirakan setiap pembangunan rusun memerlukan anggaran sekitar Rp12 miliar per bangunan, dengan kebutuhan lahan minimal satu hektare untuk dua bangunan.
Saat ini, rusunawa yang sudah beroperasi di Banjarmasin menawarkan harga sewa yang sangat terjangkau, yakni sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bulan, berkat adanya subsidi dari pemerintah kota.
Ke depan, setelah seluruh studi kelayakan rampung, Pemko Banjarmasin berencana melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian penting dari persiapan pembangunan rusun di setiap kecamatan.
“Kami berharap rusunawa ini benar-benar menjadi solusi bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal layak, khususnya di wilayah padat penduduk,” pungkasnya.(fachrul)
Editor: Amran
