Diskominfosandi HSU Jelaskan Sistem Peneraparan Tanda Tangan Elektronik

Diskominfosandi HSU Jelaskan Sistem Peneraparan Tanda Tangan Elektronik
Kepala Diskominfosandi Adi Lesmana sampaikan pemaparan terkait tanda tangan elektronik. (Foto : Ramadhan/klikkalsel.com)

AMUNTAI, klikkalsel.com – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosandi) Hulu Sungai Utara (HSU), Adi Lesmana menyampaikan rencana penerapan tanda tangan elektronik (TTE).

Program ini merupakan bagian pelayanan dari sistem pemerintahan berbasis elektornik (SPBE), menuju HSU Smart City.

“Kami sudah melakukan perjanjian kerjasama antara Plt Bupati HSU dengan Kepala BSSN di Jakarta pada tanggal 8 Februari lalu,” ujarnya Adi.

Penerapan tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah, hal ini merujuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang penerapan SPBE dan Peraturan Bupati HSU Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaran SPBE di HSU

Ia mengukapkan, saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan hanya ada beberapa Kabupaten/Kota yang sudah mulai menerapkan tanda tangan elektronik.

“Selain Provinsi Kalsel, ada Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Banjar dan Banjarbaru,” kata Adi.

Baca Juga : Belum Vaksin, Pelajar di HSU Disarankan Belajar Daring

Baca Juga : Sektor Ekonomi di Banjarmasin Berdampak Besar Akibat Perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel

Baca Juga : Paman Birin Kasih Surprise ‘Uncle Hard Enduro’ Bakal Digeber Tahun ini Saat Melepas 300 Rider Banua Adventure

Menurut Adi, dengan adanya perubahan menandatangani dokumen secara manual menjadi tanda tangan digital di lingkungan Pemerintah bisa mengurangi terjadinya resiko serta mempermudah pelayanan publik bisa berjalan lebih cepat.

“Jadi kita akan segera bermigrasi dari tanda tangan manual yang sangat rentan itu, dengan tanda tangan elektornik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Adi menambahakan, saat ini SKPD di Hulu Sungai Utara yang sudah mulai menerapkan tanda tangan elektronik yakni Diskominfosandi dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNAKER) HSU.

“Nanti menyusul, Dinas Pemberdayaan Perempuan, BKPSDM, Satpol PP dan Disperkim,” imbuhnya.

Ia berharap program TTE ini bisa diimplementasikan secepatnya di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.(ramadhani)

Editor : Amran