PARINGIN, klikkalsel.com – Dinas Komunikasi, Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan, di Meeting Room Ar-Raudah Resto dan Waterpark, Paringin, Selasa (6/6/2023).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan pelaksanaan rapat kerja daerah yang dilakukan Dinas Kominfo Kalsel pada beberapa waktu lalu.
Ditemui usai acara, Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, kegiatan ini dalam rangka meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara provinsi bersama kabupaten, dalam mengawal tiga urusan, yakni informasi komunikasi publik, persandian dan keamanan serta urusan statistik.
“Ini merupakan tindak lanjut kita untuk bersama-sama membangun pemerintahan berbasis elektronik. Karena kita tidak bisa lagi mundur, bahwa sistem digital sekarang mau tidak mau harus kita jawab dalam rangka memperkuat Diskominfo di setiap daerah,” ujarnya.
Baca Juga : Pemkab Balangan Gelar Upacara Peringatan Harlah Pancasila
Baca Juga : Bupati Balangan Pantau Pembangunan Infrastruktur Wisata Batarius
Muslim menambahkan, mengenai masih adanya desa blank spot di Balangan, pemerintah provinsi akan terus berusaha agar hal ini dapat teratasi melalui tiga urusan yang memiliki peranan penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Untuk itulah Diskominfo baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus mengawal ketiga urusan tersebut agar SPBE di setiap daerah dapat benar-benar berjalan.
“Kita harus mencari celah untuk mendorong agar desa yang sekitar 19 persen tadi bisa kita kawal, oleh karena itu kita bersama-sama membuat perencanaan yang baik dan menyampaikan kepada pemerintah pusat agar di lokasi-lokasi strategis tertentu dapat dibangun Base Transceiver Station (BTS),” tuturnya.
Muslim menyebut, dengan upaya yang kuat diharapkan bisa memberikan dukungan dalam pelayanan publik terhadap kinerja yang pihaknya kawal di semua OPD.
Sehingga hasil akumulasi pemerintah di kabupaten/kota bisa lebih optimal dan akan tergambar ke pemerintah provinsi. (rfk/klik)
Editor : Akhmad
