BANJARMASIN, klikkalsel.com – Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Banjarmasin dinilai tak bisa hanya berfokus pada kurikulum dan capaian akademik. Kondisi sarana dan prasarana sekolah juga menjadi faktor penting yang menentukan kualitas proses belajar mengajar.
Hal inilah yang menjadi perhatian pemerhati pendidikan yang juga merupakan Dosen PKN FKIP ULM Banjarmasin, Reja Pahlevi. Ia menilai masih banyak persoalan mendasar di lingkungan sekolah negeri yang belum tertangani secara optimal, terutama terkait kondisi fisik bangunan dan fasilitas pendukung pendidikan.
Menurutnya, persoalan pendidikan di Banjarmasin bukan hanya soal kurikulum dan capaian akademik, tetapi juga menyangkut kondisi fisik sekolah yang masih jauh dari kata layak.
Ia menyoroti masih banyaknya sekolah negeri di Banjarmasin, baik tingkat SD maupun SMP, yang fasilitas dasarnya memprihatinkan. Mulai dari ruang kelas yang tidak representatif, perpustakaan yang terbengkalai, hingga toilet sekolah yang jauh dari standar kesehatan.
“Dinas Pendidikan sangat perlu mendata ulang infrastruktur fisik sekolah negeri yang eksisting hari ini. Mulai dari ruang belajar, perpustakaan, hingga toilet sekolah yang kondisinya sudah memprihatinkan,” tegasnya.
Menurut Reja, pendataan yang akurat dan mutakhir merupakan kunci agar pemerintah memiliki peta persoalan yang jelas. Tanpa data yang valid, kebijakan pendidikan hanya akan bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar masalah.
Baca Juga :Ā Kemenag Kalsel Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku dan Penyebar Video Viral Homoseksual
Baca Juga :Ā Wakar Mengaku Setubuhi Anak 9 Tahun sudah 10 Kali dan Tanpa Paksaan
Pendataan tersebut, lanjutnya, harus menjadi dasar dalam penyusunan skala prioritas anggaran. Dengan begitu, rehabilitasi, pembangunan, maupun perbaikan sekolah bisa dilakukan secara terencana pada tahun anggaran berikutnya, bukan sekadar berdasarkan keluhan sesaat.
Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan ironi. Reja mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan sejatinya telah memiliki data sarana prasarana sekolah, tetapi tidak pernah diperbarui secara berkala. Di sisi lain, kerusakan bangunan dan fasilitas sekolah terus berlangsung tanpa penanganan cepat.
“Selama ini Dinas Pendidikan memang punya data, tapi sayangnya tidak di update. Padahal kerusakan fisik sekolah itu terus berjalan. Kalau datanya tidak diperbarui, bagaimana mau menentukan prioritas,” bebernya.
Ia juga menyinggung lemahnya komunikasi vertikal antara sekolah dengan Dinas Pendidikan. Menurutnya, banyak persoalan di tingkat sekolah yang tidak tercatat secara sistematis karena tidak adanya mekanisme pelaporan yang responsif dan berkelanjutan.
Sekolah, kata Reja, seharusnya didorong untuk aktif melaporkan kondisi fasilitasnya. Sebaliknya, Dinas Pendidikan wajib membuka ruang komunikasi yang cepat dan solutif agar setiap persoalan dapat didata dan dimasukkan dalam perencanaan anggaran.
Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan yang secara aturan mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya porsi anggaran tersebut seharusnya mampu menjawab persoalan infrastruktur sekolah yang selama ini dikeluhkan.
“Kita tahu 20 persen APBD itu peruntukannya pendidikan, tapi faktanya tidak murni. Gaji tenaga kontrak pendidikan juga diambil dari porsi itu,” terangnya.
Ia menegaskan, tanpa keberanian untuk berbenah, memperbarui data, dan menjadikan kebutuhan riil sekolah sebagai prioritas, maka perbaikan pendidikan di Banjarmasin hanya akan berhenti pada wacana dan jargon tahunan.
“Sementara siswa dan guru tetap harus belajar dan mengajar di ruang-ruang yang jauh dari kata layak,” pungkasnya.(fachrul)
Editor: Amran
