MARABAHAN, klikkalsel.com – Dalam upaya memperkuat pencegahan korupsi di tingkat daerah, Bupati Barito Kuala, Dr. H. Bahrul Ilmi mengikuti kegiatan Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Acara ini digelar secara hybrid pada Rabu (5/3/2025) dan diikuti Bupati dari kediamannya.
Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat implementasi strategi pencegahan korupsi sebagai bagian dari Trisula Pemberantasan Korupsi, khususnya dalam pembangunan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Indikator MCP 2025 menjadi alat penting dalam mengidentifikasi serta menekan potensi praktik korupsi di daerah.
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Sang Made Mahendra Jaya menegaskan pentingnya MCP sebagai instrumen utama bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi risiko korupsi.
Baca Juga Bupati H. Bahrul Ilmi Bersama Wakil Ajak Warga Batola Bangun Sektor Pertanian dan Cegah Stunting
Baca Juga Bupati Batola: Retret Jadi Modal Kuat Membangun Daerah
“Pemerintah daerah perlu menjadikan MCP sebagai alat utama dalam meningkatkan transparansi tata kelola serta sistem pengawasan. Dengan penerapan yang optimal, manfaatnya sangat besar, seperti peningkatan akuntabilitas dan penguatan pengawasan internal,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, menyoroti aspek strategis yang perlu diperbaiki untuk mengurangi potensi penyimpangan anggaran.
“Perbaikan dalam perencanaan penganggaran, pengelolaan pendapatan daerah, hingga pengawasan ketat terhadap pengadaan barang dan jasa, terutama yang bernilai besar, menjadi fokus utama dalam pencegahan korupsi. Selain itu, penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta sistem pengendalian intern terintegrasi juga sangat penting dalam implementasi MCP,” jelasnya.
Peluncuran MCP 2025 secara resmi dibuka oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir secara virtual Plh. Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten Barito Kuala yang menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah ini.
Bupati Barito Kuala menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berkomitmen dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Sejalan dengan indikator MCP yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (adv)
Editor: Abadi
