BPKP Kalsel Mewanti Laporan Keuangan Daerah WTP Harus Dibuktikan Tanpa Adanya Korupsi

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap mengingat pemerintah daerah agar tidak terlena dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal yang utama, menurutnya, opini WTP harus menunjukkan pemerintah daerah bebas dari korupsi dan akuntabel.

Opini WTP memang sebagai modal kepercayaan masyarakat untuk mendatangkan investor dalam penanaman modal di daerah. Seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang banyak memiliki tempat yang perlu dikembangkan di sektor pertanian dan kepariwisataan.

“Harus ada value laporan keuangan bagi masyarakat,” katanya dalam focused group discussion (FGD) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 di Hotel Mercure, Banjarmasin, Jumat (26/11/2021).

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang 8 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK perlu pendampingan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.

Rudy menyampaikan, capaian opini WTP menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga informasi keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

β€œIni adalah indikasi awal bahwa governance atau tata kelola pemerintahan telah dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Dia menekankan, agar opini WTP memberikan nilai dan tidak ada korupsi. Pemerintah daerah perlu menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

“Diperlukan penerapan SPIP Terintegrasi, mulai dari perencanaan atau penetapan tujuan, menganalisis risiko, dan memastikan pencapaian tujuan, sehingga janji-janji kepala daerah ketika kampanye terbukti,” tegasnya.

Dalam paparannya, Rudy juga mengatakan, bahwa pengelolaan keuangan bisa disebut berhasil apabila pemerintah daerah berhasil mengumpulkan pendapatan, menjalankan pembangunan, merealisasikan belanja secara efisien dan efektif, dan menarik pendanaan ke daerah. (rizqon)

Editor : Akhmad