BANJARBARU, klikkalsel.com – Membangun kerja sama dan pemahaman yang sama terkait kebijakan serta penyelesaian masalah fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Utama di Wilayah Kalsel Tahun 2025, Selasa (12/8/2025), di Ruang Rapat H. Maksid, Lantai 3 Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menyambut positif forum ini.
Menurutnya, kegiatan sosialisasi BPJS Kesehatan mampu menjawab berbagai persepsi publik soal sejauh mana peran BPJS dalam membangun layanan kesehatan di Kalsel.
“Selama ini ada anggapan di masyarakat, cover BPJS itu sejauh mana? Ternyata tidak seperti yang dibayangkan,” ujarnya.
Politisi senior Partai Golkar ini menegaskan, sistem layanan BPJS yang mudah, cepat, dan setara harus diimbangi dengan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperhatikan kualitas fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta.
“Kami di DPRD berperan sebagai pengawas. Kami akan lihat, apakah pelayanan kesehatan itu benar-benar efektif dijalankan. Jika perlu regulasi daerah, kami siap mendukung,” tegasnya.
Baca Juga : Tingkatkan Kapasitas, Banggar DPRD Kalsel Studi Komparasi ke DPRD Jatim
Baca Juga : Dishub Kalsel Tambah Armada dan Rute Bus Tayo, DPRD Usulkan Trayek hingga KM 21
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan Anurman Huda mengungkapkan, hasil forum ini menemukan sejumlah persoalan yang harus segera dibenahi secara bersama, bahkan lintas sektoral.
“Kami berharap Ketua Komisi IV DPRD Kalsel bisa mengawal perbaikan yang diperlukan di seluruh wilayah provinsi,” pintanya.
Anurman menambahkan, dalam rangka transformasi mutu layanan, BPJS Kesehatan kini menerapkan tiga langkah utama: mudah, cepat, dan setara.
“Cukup dengan KTP, peserta sudah bisa berobat di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Ia mengakui, meski pelayanan secara umum sudah baik, masih ada beberapa aspek yang perlu dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta DPRD Kalsel.
“Kami berharap DPRD bisa ikut mengawal agar pelayanan kesehatan semakin merata,” pungkasnya. (adv DPRD Kalsel)
Editor : Akhmad
