MARABAHAN, klikkalsel.com – Barito Kuala (Batola) berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kalimantan Selatan dalam program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Penghargaan tersebut diumumkan pada acara High Level Meeting (HLM) dan Appreciation Event TP2DD Banua Digital Award di Denpasar, Selasa (17/9/2024).
Tiga penghargaan yang diraih Batola adalah, terbaik 1 untuk kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pemakaian Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Kemudian, terbaik 1 sebagai Pemda tercepat, terlengkap, dan teraktif dalam pengisian ETPD semester pertama dan terbaik 1 untuk Pemda dengan transformasi digital, berkat keberhasilannya meraih dua kategori terbaik.
Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batola, Dahtiar Fajar, mewakili Pj. Bupati Barito Kuala, Dinansyah.
Baca Juga :APBD Batola Tembus Rp 2 Triliun, Gaji Masuk Rekening ASN Tanpa ada Penundaan
Baca Juga : Pemkab Batola dan Ombudsman Kalsel Tinjau Semrawut Kabel Optik di Handil Bakti
Dalam sambutannya, Dahtiar Fajar mengungkapkan bahwa penghargaan penggunaan QRIS mencerminkan tingginya minat ASN Pemkab Batola dalam bertransaksi non-tunai atau digital.
Transaksi menggunakan QRIS tidak hanya dilakukan dalam pembayaran pajak daerah, tetapi juga di berbagai sektor, seperti rumah makan dan lainnya.
“Untuk kategori Pemda tercepat dan teraktif, Tim TP2DD Batola secara rutin berkoordinasi dengan Biro Ekonomi Provinsi dan Bank Indonesia terkait pengisian ETPD. Ini termasuk menyusun dokumen roadmap serta melakukan konsultasi terkait tata cara pengisian ETPD,” ungkap Fajar.
Ke depannya, Pemkab Batola melalui BP2RD akan terus berupaya meningkatkan sistem digitalisasi untuk mempermudah pengelolaan retribusi daerah.
Pemkab juga akan bekerja sama dengan Bank Kalsel dalam menerapkan aplikasi terbaru yang mendukung pengelolaan retribusi secara digital.
“Harapannya, selain mempercepat dan memperluas digitalisasi di Barito Kuala, hal ini juga akan mendukung transparansi dalam pembayaran pajak dan retribusi, serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya. (adv)
Editor: Abadi
