BANJARMASIN, klikkalsel.com – Banjir yang terus berulang dan kian meluas di Kalimantan Selatan mendorong DPRD Provinsi Kalsel menggelar rapat gabungan lintas komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kamis (22/1/2026).
Rapat itu guna mencari solusi menyeluruh atas persoalan banjir tahunan.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menegaskan, penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Sehingga, diperlukan langkah komprehensif, baik jangka pendek, menengah, hingga panjang agar bencana serupa tidak terus terulang.
“Sebelumnya kita melaksanakan reses, pemantauan, serta menerima berbagai masukan dari masyarakat. Semua hasil itu kita bawa ke rapat ini,” ujar Supian.
Ia menyebut, banjir dari tahun ke tahun menunjukkan dampak yang semakin luas dan merugikan. DPRD Kalsel pun telah berkomunikasi dengan Gubernur Kalsel, H. Muhidin, yang memberikan perhatian serius terhadap persoalan banjir di daerah ini.
Baca Juga : Mahasiswa Tolak Pilkada Lewat DPRD, Pimpinan DPRD Kalsel Tegaskan Bukan Kewenangan Daerah
Baca Juga : Banjir Mulai Surut di Kalsel, Psikolog Ingatkan Pentingnya Dukungan Psikologis Awal bagi Penyintas
Supian menekankan dua langkah mendesak yang harus segera dilakukan, yakni normalisasi alur sungai yang dangkal serta penanganan hambatan di jalur transportasi sungai yang memperlambat penurunan debit air.
“Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan sudah ada pergerakan nyata di lapangan,” tegasnya.
DPRD Kalsel juga membuka opsi penambahan anggaran untuk mempercepat penanggulangan banjir, termasuk melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menilai, banjir yang terus berulang menjadi indikator bahwa solusi yang diterapkan selama ini belum tepat sasaran.
Data Dinas Pertanian mencatat, pada periode 1–15 Januari 2026, banjir telah merendam dan menyebabkan puso pada 8.400 hektare lahan pertanian, dengan potensi kerugian sektor pertanian mencapai Rp2,73 triliun, sekaligus menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan Kalimantan Selatan.
“Kalau banjir terus berulang, berarti kita belum menemukan solusi yang tepat. Semua pihak harus duduk bersama, karena wilayah pertanian berada di kabupaten dan kota,” ujarnya. (azka)
Editor : Akhmad
