BANJARBARU, klikkalsel.com — Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan (Kalsel) sejak akhir 2025 hingga Januari 2026 kembali berdampak serius pada sektor pertanian. Memasuki awal tahun 2026, tercatat lebih dari 1.400 hektare lahan pertanian rusak akibat terendam banjir.
Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Kalsel saat ini terus melakukan inventarisasi dan pemantauan di lapangan guna memastikan tingkat kerusakan serta kebutuhan petani terdampak.
Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni, mengatakan petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) telah diterjunkan ke seluruh kabupaten dan kota untuk melakukan pendataan langsung sejak banjir terjadi.
“Petugas POPT kami di lapangan sudah melakukan inventarisasi kejadian banjir sejak akhir 2025 sampai Januari 2026. Data ini menjadi dasar penanganan dan pemberian bantuan bagi petani terdampak,” tuturnya.
Ia menjelaskan, dampak banjir terhadap pertanian di Kalimantan Selatan sebenarnya sudah terjadi sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data BPTPH, total lahan pertanian terdampak banjir pada 2025 mencapai lebih dari 11.000 hektare, dengan sekitar 7.000 hektare di antaranya mengalami puso atau gagal panen.
Baca Juga : Gusti Abidinsyah : Banjir di Kalsel Sulit Hilang
Baca Juga : Banjir Rugikan Sektor Pertanian Hingga Rp2,73 Triliun, DPRD Kalsel Gelar Rapat lintas Komisi dan OPD
Memasuki tahun 2026, banjir kembali terjadi dan mengakibatkan sekitar 1.400 hektare lebih lahan pertanian terdampak. Namun, penetapan status puso masih menunggu hasil pemantauan lanjutan
.
“Untuk 2026, lahan terdampak sementara sekitar 1.400 hektare lebih. Status puso masih kami pantau karena sebagian tanaman masih berada pada fase tanam,” jelas Lestari.
BPTPH Kalsel terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat verifikasi data dan penanganan di lapangan.
Lestari memastikan Pemprov Kalsel akan hadir membantu petani yang terdampak banjir melalui dukungan anggaran dari APBN maupun APBD, sesuai ketentuan dan hasil verifikasi.
“Pemprov Kalsel akan memberikan bantuan kepada petani terdampak banjir melalui skema APBN dan APBD, berdasarkan data lapangan yang telah diverifikasi,” pungkasnya.
Melalui pendataan dan pemantauan yang terus dilakukan, pemerintah berharap petani dapat segera kembali melakukan kegiatan tanam dan dampak banjir terhadap produksi pangan di Kalimantan Selatan dapat diminimalkan. (rizqon)
Editor: Abadi
