BANJARMASIN, klikkalsel.com – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyerahkan Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan ke-IV 2023 dengan total mencapai Rp 543 miliar lebih, ke seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalsel, Rabu (31/1/2024).
Uang itu adalah DBH pada triwulan IV periode Oktober sampai Desember 2023. Dalam penyaluran ini, Banjarmasin mendapat DBH tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Nilai yang diterima Banjarmasin sebesar Rp67,8 miliar lebih.
Daerah yang tinggi menerima DBH selanjutnya adalah Pemkab Tanah Bumbu. Nilainya Rp60 miliar lebih.
“Di triwulan terakhir tahun lalu, DBH yang disalurkan ke 13 pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp543 miliar lebih,” terang Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Miftahul Chair usai digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun 2023 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2024 Bank Kalsel.
DBH yang disalurkan ini berasal dari tiga aspek. Yakni, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.
“Besarnya dana bagi hasil yang diterima, tergantung pada pajak yang disetorkan daerah,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, penyetor pajak kendaraan bermotor terbesar selama Oktober sampai Desember 2023 lalu adalah Banjarmasin, sebesar Rp27 miliar lebih. Kemudian untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor, adalah Tanah Bumbu sebesar Rp47 miliar lebih.
“Untuk penyetor tertinggi pajak air permukaan Kabupaten Banjar sebesar Rp464 juta, dan untuk pajak rokok disetorkan Banjarmasin sebesar Rp4,7 miliar lebih,” bebernya.
Baca Juga : Banjarmasin Dinobatkan Jadi Kota Toleransi
Baca Juga : Porwanas Kalsel Siap Angkat Hutan Hujan Tropis Kahung, Situs Geopark Meratus
Komisaris Utama Independen Bank Kalsel, Hatmansyah dalam penjelasannya menerangkan, dari sisi kinerja, Bank Kalsel saat ini memberikan hasil yang cukup menggembirakan.
Dia menyebut seperti banyaknya menerima penghargaan. Dan yang paling penting, kredit dan pembiayaan tumbuh sebesar 7,52 persen.
“Serta aset tumbuh sebesar 11,19 persen,” paparnya.
Sisi lain, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyebut, saat ini modal inti Bank Kalsel mencapai Rp2,7 triliun. Pihaknya optimis modal inti yang ditetapkan regulator akan tercapai sebesar Rp3 triliun di akhir tahun mendatang.
Di hadapan pemegang saham walikota dan bupati se Kalsel serta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Bank Kalsel, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengingatkan, para jajaran direksi untuk lebih memperhatikan langkah usaha. Dan juga memberi kemudahan akses bagi pelaku UMKM.
Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini juga menekankan, agar Dewan Komisaris terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa proses bisnis Bank Kalsel sudah berjalan sesuai koridornya.
“Tingkatkan pula tata kelola internal, baik dari peningkatan Sumber Daya Manusia, reward, budaya kerja hingga digitalisasi,” pungkasnya. (rizqon)
Editor : Akhmad
Berikut DBH yang diterima 13 kabupaten/kota di Kalsel:
1. Pemkab Barito Kuala Rp29.625.848.171
2. Pemkot Banjarmasin Rp67.811.196.149
3. Pemkot Banjarbaru Rp43.053.134.836
4. Pemkab Banjar Rp42.814.080.024
5. Pemkab Tapin Rp40.290.492.432
6. Pemkab Hulu Sungai Selatan Rp31.946.287.266
7. Pemkab Hulu Sungai Tengah Rp29.369.452.660
8. Pemkab Balangan Rp26.904.136.287
9. Pemkab Tabalong Rp53.187.038.304
10. Pemkab Hulu Sungai Utara Rp25.618.698.629
11. Pemkab Tanah Laut Rp47.735.751.325
12. Pemkab Tamah Bumbu Rp60.682.189.531
13. Pemkab Kotabaru Rp44.240.401.278
