BANJARMASIN, klikkalsel.com – Kondisi banjir dan banjir rob yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk segera memperkuat integrasi penanganan banjir, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.
Ketua DPP Intakindo Kalimantan Selatan, Nanda Febriyan, menegaskan bahwa sejatinya pemerintah sudah memiliki bekal data dan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) jauh sebelum banjir kembali terjadi.
“Seharusnya pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, responsif terhadap data dan peringatan dini BMKG yang sudah dikeluarkan jauh-jauh hari,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).
Menurut Nanda, sejak tahun 2021 pemerintah sebenarnya telah memiliki data historis banjir yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan berbagai langkah antisipasi, baik secara teknis maupun nonteknis.
Sayangnya, hingga kini upaya tersebut belum terimplementasi secara menyeluruh dan terintegrasi.
“Melalui data tahun 2021 itu, seharusnya bisa dilakukan berbagai solusi, seperti pembuatan banjir kanal. Setiap wilayah memang berbeda penanganannya, tapi secara umum solusi cepat itu bisa melalui modifikasi cuaca, pembuatan banjir kanal, tanggul, pompanisasi, dan lainnya,” jelasnya.
Ia pun mempertanyakan sejauh mana langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi banjir dan banjir rob yang nyaris terjadi setiap tahun.
“Apakah pemerintah daerah bisa menjelaskan langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi banjir dan banjir rob tahunan ini,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menilai penanganan banjir tidak bisa hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan makan dan minum melalui dapur umum. Sebab, dampak banjir jauh lebih luas, menyentuh sektor ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan masyarakat.
“Kalau hanya makan minum mungkin bisa terjamin, tapi dari sisi pekerjaan, penurunan kesehatan, dan pendidikan, ini kerugian yang sangat besar,” terangnya.
Menurutnya, apabila masyarakat diberi pilihan antara bantuan logistik atau penanganan banjir secara menyeluruh, maka pilihan rasional tentu jatuh pada penyelesaian akar persoalan banjir.
“Pilihan masyarakat pasti penanganan banjir. Bukan sekadar bantuan,” katanya.
Baca Juga : Bupati Batola Pastikan Penanganan Banjir dan Aktivitas Warga Tetap Berjalan
Baca Juga : Warga Terdampak Banjir di Desa Gudang Tengah Senang Dikunjungi Wagub Kalsel dan Pemain Barito Putera
Dalam kondisi banjir yang sudah terlanjur terjadi, Nanda juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan pemerintah menghadapi kondisi darurat.
Ia mempertanyakan kesiapan hunian sementara, titik kumpul (assembly point) yang aman, hingga sejauh mana hal tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat.
“Apakah pemerintah sudah menyiapkan hunian sementara? Apakah sudah ada titik-titik assembly point yang aman? Ini pertanyaan besar untuk kita semua,” bebernya.
Khusus untuk Kota Banjarmasin yang kembali mengalami banjir rob cukup parah, Nanda menegaskan bahwa akses vital seperti jalan arteri dan kolektor tidak boleh sampai lumpuh total.
“Boleh tergenang, tapi harus masih dalam kondisi wajar dan bisa dilalui pejalan kaki maupun kendaraan roda dua. Akses vital tidak boleh terganggu, karena aktivitas ekonomi pasti ikut terdampak,” tegasnya.
Ia pun meminta pemerintah segera memperkuat koordinasi lintas instansi, mulai dari balai jalan, PUPR provinsi, hingga kabupaten/kota, guna memastikan integrasi sistem penyelamatan warga saat banjir.
“Dalam kondisi darurat, evakuasi khusus untuk anak-anak dan lansia tidak boleh diabaikan. Itu seharusnya sudah bisa diantisipasi,” ungkapnya.
Nanda juga menyoroti lemahnya integrasi sistem jaringan sungai dan drainase, khususnya di Kota Banjarmasin yang memiliki karakteristik aliran air dua arah.
“Sampai sekarang kita tidak tahu apakah sistem sungai dan drainase sudah benar-benar terintegrasi atau belum. Padahal drainase di Banjarmasin itu unik, air bisa masuk dan keluar,” jelasnya.
Menurutnya, pada saat air surut, drainase seharusnya dibantu dengan pompa agar aliran keluar lebih cepat. Sebaliknya, saat terjadi air rob, saluran harus ditutup agar air laut tidak masuk terlalu jauh ke kawasan permukiman.
“Jangan sampai air rob masuk jauh ke sistem perumahan warga,” tuturnya.
Ia menutup dengan menekankan bahwa sejak banjir besar 2021, seharusnya sudah dilakukan evaluasi menyeluruh. Namun hingga kini, tindak lanjut tersebut dinilai belum terintegrasi antara instansi vertikal, kementerian, dan pemerintah daerah.
“Integrasi yang dimaksud itu jelas, siapa berbuat apa. Jangan sampai semua bergerak sendiri-sendiri,” pungkasnya.(fachrul)
Editor: Amran
