BANJARMASIN, klikkalsel.com – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) tahun anggaran 2020 menjadi peraturan daerah yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK.
Wakil Ketua Banggar DPRD Kalsel, M Syaripuddin, mengatakan sangat mengapresiasi kinerja jajaran Pemerintah daerah Provinsi Kalsel yang mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kedelapan kalinya.
“Namun dari pencapaian yang sudah diraih, masih ada beberapa catatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang mesti menjadi perhatian penting untuk dibenahi,” katanya, Kamis (8/7/2021).
Salah satunya adalah Reward dan Punishment adalah dua bentuk metode dalam memotivasi petugas layanan publik untuk melakukan memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya.
“Kami berharap, SKPD yang diberikan catatan khusus oleh BPK RI dapat menindak lanjuti permasalahan yang ada. Jangan sampai berimbas pada lambatnya pembangunan daerah,” ucap Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin.
Bang Dhin juga mengharapkan pemerintah daerah Provinsi Kalsel agar dapat menerapkan sistem reward dan punishment, dan menjadi perhatian serius SKPD untuk melakukan kinerja sebaik-baiknya supaya dapat mempertahankan WTP di tahun-tahun yang akan datang.
“Semoga ini bisa dipertahankan dari taun-tahun yang akan datang,”harapnya.
Sementara PJ Gubernur Safrizal ZA menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik sehingga segala proses berjalan dengan lancar tanpa ada kendala berarti apa pun.
“Saran serta, koreksi dan rekomendasi dari BPK RI serta anggota DPRD Kalsel tidak perlu diulangi lagi di tahun yang akan datang, karena berhasil untuk diperbaiki berkat kerjasama yang baik dari steakholder,”pungkasnya.
Diakhir rapat dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh kepala daerah dengan pimpinan DPRD Kalsel.(azka)
Editor : Amran
