Antisipasi Kecurangan Pilkada 2020, Komisi II DPR RI Kaji Sistem e-Rekap

BANJARBARU, klikkalsel.com – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, banyak beredar isu-isu tentang kecurangan tentang rekapitulasi surat suara.

Menindaklanjuti persoalan itu, Komisi II DPR RI berencana memperkuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

Dugaan kecurangan yang dilakukan pada Pilpres yang lalu berasal dari formulir rekapitulasi tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau C1 yang diunggah ke dalam Situng KPU pada laman pemilu2019.kpu.go.id.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengantisipasi hal tersebut mengatakan akan memperkuat fungsi pengawasan dari Bawaslu.

Ia menambahkan, saat rapat kerja bersama KPU Pusat kemarin pihaknya telah mendesak agar KPU memberlakukan sistem e-Rekap.

“Dalam rapat kerja kemarin ada rencana dalam mengantisipasi kecurangan, kemudian penghitungan suara kita mau mendorong di berlakukannya sistem e-Rekap,” ujarnya usai rapat Kunjungan kerja (Kunker) di Kantor Sekda Kalsel, Jumat (15/11/2019).

Namun, sampai saat ini sistem tersebut belum dijalankan dan Komisi II maupun KPU masih memilah cara dalam penanganan kecurangan pada Pilkada 2020 nanti.

“Sekarang dalam tahap pengkajian, dan kami mencari sistem yang paling tepat untuk meminimalisir terjadinya kecurangan itu,” ucapnya.

Diketahui, Kunker Komisi II DPR RI ke Pemprov Kalsel dalam rangka persiapan dan kesiapan Pilkada 2020. Juga, ada beberapa isu pemerintah pusat tentang banyaknya daerah yang belum menandatangani perjanjian dana hibah.

“Sudah sejauh mana permasalahan teknis tentang perjanjian hibah daerah, apakah Kalsel telah menandatangani perjanjian itu,” kata Kurnia Tandjung.

Setelah rapat, Ketua Komisi II DPR RI mengetahui bahwa penandatanganan dana hibah di Kalsel sejauh ini permasalahan tersebut telah selesai.

“Informasi yang kita butuhkan soal penandatanganan hibah daerah yang di Jakarta sudah menjadi isu juga, ada beberapa daerah yang sampai sekarang belum ditandatangani. Tapi persiapan disini semua sudah ditandatangani, ini modal penting,” tegasnya.

Kurnia Tandjung mengatakan, sedangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kalsel mengalami kenaikan cukup besar, dan pihak Pemprov Kalsel, KPU serta Bawaslu sangat siap dalam Pilkada 2020.

“Saya kira dari tahun ke tahun (2x Pilkada, 1 Pileg) ada kenaikan sampai 81 persen ini harus dipertahankan. Secara keseluruhan persiapan yang kita lihat, bisa dinyatakan siap dan baik. Tinggal kita jaga saja,” tutupnya.(nuha)

Editor : Amran