BANJARMASIN, klikkalsel.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Nor Fajri, menyoroti masih minimnya fasilitas dan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau anak inklusi di wilayah kalsel.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah lebih konkret dalam menyediakan akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
“Masih banyak anak-anak inklusi di Kalsel yang tidak bisa merasakan pendidikan layak karena keterbatasan fasilitas dan belum meratanya sekolah inklusi di daerah,” ujar Fajri, Selasa (4/11/2025).
Ia menambahkan, data yang ada menunjukkan masih banyak ABK yang belum terakomodasi dalam sekolah reguler maupun sekolah luar biasa (SLB).
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kalsel, jumlah ABK di provinsi ini diperkirakan terus meningkat setiap tahun, namun hanya sebagian kecil yang sudah terserap dalam sistem pendidikan formal. Selebihnya, masih bergantung pada layanan pendidikan non-formal atau bahkan tidak mendapatkan pendidikan sama sekali.
Fajri menegaskan, pentingnya komitmen pemerintah provinsi dalam memajukan pendidikan inklusif, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.
“Pendidikan adalah hak setiap warga negara, tanpa terkecuali. Maka sudah seharusnya pemerintah kita memastikan anak-anak ini mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan inklusif,” tegasnya.
Baca Juga : Anggota DPR RI Salurkan Bantuan Pendidikan untuk Anak Prasejahtera di Banjarmasin
Baca Juga : Kenaikan Harga Emas Pengaruhi Inflasi Kalsel
Politisi Gerindra tersebut juga mendorong, agar Dinas Pendidikan Kalsel melakukan pemetaan ulang terhadap jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada di kabupaten/kota, serta menindaklanjuti dengan pembentukan lebih banyak sekolah inklusi maupun pelatihan guru pendamping khusus.
“Kita perlu guru yang terlatih, fasilitas yang memadai, dan kebijakan yang berpihak agar pendidikan inklusi benar-benar berjalan. Jangan sampai ini hanya jadi wacana tanpa implementasi,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan, agar perhatian terhadap pendidikan inklusi tidak hanya dilakukan saat momentum tertentu saja, melainkan harus menjadi program prioritas yang berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar tentang fasilitas fisik, tetapi menyangkut masa depan generasi anak-anak kita. Itu tanggung jawab kita semua , DPRD, pemerintah, sekolah, dan orang tua,” tukasnya. (azka)
Editor : Akhmad
