Sarmuji menambahkan, terjadi perubahan anggaran PSU yang awalnya ditaksir Rp19 miliar hasil rapat pleno 25 Maret lalu dan kini menjadi Rp23 miliar. Ongkos tersebut, sebutnya, untuk keperluan pengadaan logistik, dan honor tenaga ad hoc yang baru direkrut serta biaya kebutuhan PSU lainnya.
“Anggaran tadinya Rp19 M ternyata ada beberapa kekurangan, terakhir adalah Pp23 M akan kami minta ke pemerintah provinsi dikonsultasikan ke badan keuangan daerah,” ujarnya.
Sarmuji mengungkapkan kas KPU Kalsel saat ini adalah Rp10 miliar, sisa anggaran pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 lalu. Artinya KPU Kalsel kekurangan dana Rp13 miliar rupiah untuk pelaksanaan PSU.
“Jadi Rp13 miliar lagi kekurangannya. Nah mudah-mudahan, kawan-kawan (KPU) di kabupaten/kota ini ada masih anggaran tersisa dari penghematan. Jadi besok tanggal 30 (Maret), akan kita kelopkan semua sisa di kabupaten/kota, ki ta kembali ke provinsi. Mudahan-mudahan tidak banyak kurangnya,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pelaksanaan PSU 9 Juni nanti ada 827 TPS di 107 desa melayani hak pilih masyarakat di 7 kecamatan dari 3 kabupaten/kota.(rizqon)
Editor : Amran
