BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menganggap belum akurat data warga penerima bantuan yang terdampak pandemi Covid-19. Sebab itu, menjadi kendala utama tersendatnya penyaluran bantuan sosial yang telah siap.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, H Abdul Haris Makkie tak menampik hal. Bahkan, ia mengungkapkan sejumlah kendala di hadapan pimpinan serta anggota DPRD Kalsel saat rapat koordinasi bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat, yang dipimpin Ketua Dewan H Supian HK, Senin (4/5/2020).
“Oleh sebab itu, sampai saat ini Pemprov Kalsel belum menyalurkan bantuan buat mereka yang terdampak COVID-19,” ungkap Ketua Harian Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel ini.
Orang nomor satu di jajaran birokrasi Pemprov Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu, menambahkan pihaknya telah memegang sementara warga penerima bantuan sosial. Namun, penyaluran bantuan tak asal-asalan dengan mengacu data yang belum lengkap, agar penyaluran bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak menerima.
“Angka-angka rencana bantuan Pemprov tersebut baru simulasi. Kalau data penerima sudah betul-betul valid, segera kami salurkan,” imbuhnya.
Terkait masukkan atau laporan hasil monitoring Komisi-Komisi DPRD Kalsel ke kabupaten/kota yang disampaikan kepada gugus tugas, Haris menyatakan menerima agar menjadi bahan evaluasi bersama. Guna bahan perbaikan serta penyempurnaan kerja Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat provinsi.
“Kita berharap, dengan perbaikan, penyempurnaan kerja Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta mereka yang berada di garda terdepan, virus yang membahayakan dan membuat kematian manusia itu segera berlalu di Kalsel,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syapruddin serta beberapa pimpinan Komisi mempertanyakan, kapan penyaluran bantuan sosial bagi warga yang terkena dampak Covid-19. Kendati hal ini dinilai sangat penting di tengah situasi pandemi.
“Pasalnya mereka dari pemerintah kabupaten/kota juga mempertanyakan realisasi dan besarannya,” cetus Bang Dhin sapaan akrab Wakil Ketua DPRD Kalsel juga
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalsel.
Rakor bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalsel ini sendiri akan kembali digelar sembari menunggu hasil perbaikan evaluasi. Dalam kesempatan itu, dilanjutkan rapat Badan Anggaran DPRD Kalsel bersama jajaran eksekutif yaitu pemerintah provinsi. (rizqon)