BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemerintah Provinsi Kalsel memiliki peran besar dalam penurunan angka stunting di tanah air. Jika prevalensi stunting di Kalsel, terutama di daerah berstatus merah turun drastis maka kontribusinya berdampak pada penurunan angka stunting di tanah air cukup berarti.
Kalsel merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air di tahun 2022 ini.
Hal tersebut berdasar Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, lima wilayah di Kalsel termasuk dalam 76 kabupaten/kota berkategori merah diantara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas di tanah air yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
Status merah disematkan untuk wilayah yang memiliki prevalensi stunting di atas kisaran 30 persen.
Sedangkan beberapa daerah di Kalsel seperti Kabupaten Banjar, Tapin, Barito Kuala, dan Balangan memiliki prevalensi di atas angka 32 persen. Padahal batas ambang atas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO adalah 20 persen.
Kabupaten Banjar yang mempunyai angka prevalensi 40,2 persen jika dianalogikan dengan skor prevalensi 40,2 persen, itu berarti ada 40 balita dikategorikan stunting diantara 100 balita yang ada di Kabupaten Banjar.
Selain Kabupaten Banjar, Tapin, Barito Kuala dan Balangan yang mempunyai prevalensi di atas 30 persen, Tanah Laut juga termasuk daerah yang berstatus merah
Kemudian enam daerah yang berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diurut dari yang memiliki prevalensi tertinggi hingga terendah mencakup Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Kotabaru, Hulu Sungai Utara dan Kota Banjarmasin.
Baca Juga : PKK Kalsel Dorong Penguatan Kolaborasi Cegah Stunting
Baca Juga : Siapkan Catin Siap Nikah Dalam Rangka Mencegah Stunting
Dengan adanya sejumlah daerah yang memiliki status prevalensi tinggi di Kalsel, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Besar Nasional (BKKBN) menggelar sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI)
Kegiatan yang di hadiri sejumlah kepala daerah seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, Wakil Walikota Banjarmasin, Arifin Noor, Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani, dan Bupati Tanah Laut, Sukamta, ini digelar di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.
Disampaikan Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, bahwa untuk menyesuaikan dengan target nasional capaian angka stunting 14 persen di tahun 2024, dan sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo, maka laju penurunan stunting per tahun haruslah di kisaran 3,4 persen.
“Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia, maka kita harus menunjukan keseriusan dalam penanganan stunting di Pusat maupun di Daerah,” ujarnya, Senin (21/3/2022).
Dengan melihat kondisi aktual yang terjadi saat ini, Pemerintah Provinsi Kalsel juga dimintakan komitmennya agar prevalensi stunting di tahun 2021 yang mencapai angka rata-rata 30 persen bisa menurun menjadi 25,71 persen diakhir 2022.
“Tidak itu saja, Kalsel juga ditarget memiliki angka prevalensi stunting 21,51 persen di 2023 dan diharapkan di 2024 menyentuh angka 17,27 persen,” tuturnya.
Dengan demikian, di 2024 tidak ada lagi wilayah yang berstatus merah di Kalsel. Sehingga Kalsel harus menjadi provinsi percontohan di Kalimantan dalam hal percepatan penurunan angka stunting.
“Untuk memastikan komitmen bersama dalam percepatan penurunan angka stunting, kita bersama BKKBN menggelar sosialisasi RAN PASTI di Banjarmasin hari ini,” bebernya.
“Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di seluruh Kalsel ini harus segera dituntaskan di Bulan Maret 2022 ini agar dana yang telah dialokasikan bisa terserap maksimal dan tepat sasaran,” pungkasnya.(fachrul)
Editor : Amran
