Bagian Umum Setdako Banjarmasin Ikuti Pendampingan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat pengawasan dan ketertiban administrasi pengadaan barang dan jasa di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pendampingan Pencatatan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa yang berlangsung di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin.

Kegiatan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, dan diikuti perwakilan seluruh SKPD, termasuk Bagian Umum Setdako Banjarmasin.

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan tertib serta sesuai ketentuan.

Pendampingan dilakukan melalui kegiatan desk guna memeriksa pencatatan dan kelengkapan administrasi setiap proses belanja daerah. Dengan begitu, pelaksanaan pengadaan dapat terdokumentasi secara baik dan dipertanggungjawabkan.

Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli, menyambut baik pendampingan tersebut. Menurutnya, ketertiban pencatatan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga akuntabilitas pengadaan barang dan jasa.

“Melalui kegiatan pendampingan ini, kami berharap seluruh proses pengadaan barang dan jasa dapat tercatat dengan baik. Sehingga administrasinya lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Baca Juga : Dishub Banjarmasin Cabut 25 Pentil Kendaraan Parkir Liar di Depan Duta Mall

Baca Juga : Kasus Prostitusi Online di Hotel Terungkap, Eddy Junaidi Pertanyakan Pengawasan Satpol PP Banjarmasin

Ia menilai, proses pendampingan dan evaluasi juga memberi kesempatan bagi setiap SKPD untuk meninjau kembali kelengkapan dokumen serta memastikan pelaksanaan belanja daerah sesuai regulasi.

Melalui pemeriksaan tersebut, masing-masing perangkat daerah dapat mengetahui hal-hal yang perlu dilengkapi atau diperbaiki, sehingga potensi kekeliruan dalam administrasi dan pencatatan dapat diminimalkan.

Zazuli menambahkan, keterlibatan seluruh SKPD diperlukan agar pengelolaan belanja daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.

Karena itu, setiap perangkat daerah perlu cermat dalam mencatat seluruh tahapan pengadaan, mulai dari proses pelaksanaan hingga penyelesaian administrasi.

“Kami berharap kegiatan pendampingan ini dapat mendorong tata kelola pengadaan barang dan jasa yang semakin tertib dan terukur,” tuturnya.

“Selain memperkuat administrasi, upaya ini juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan, akurat, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” tandasnya.(adv/fachrul)