TANJUNG, klikkalsel.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabalong menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama berbagai pemangku kepentingan di Balai Rakyat H. Dandung Suchrowardi, Kecamatan Murung Pudak, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Tabalong H. M. Noor Rifani, unsur Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan dari berbagai elemen masyarakat di Tabalong.
Kepala Badan Kesbangpol Tabalong, Arbuansyah, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan forum bulanan yang mempertemukan pemerintah daerah dengan berbagai forum dan organisasi yang berada di bawah naungan Kesbangpol.
“Di forum ini hadir Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Bela Negara, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), pengemudi ojek online, BEM mahasiswa, tokoh agama, tokoh adat, hingga tokoh masyarakat. Semua kami kumpulkan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai informasi terkait kondisi daerah,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Arbuansyah juga memaparkan proyek perubahan yang digagas Kesbangpol Tabalong melalui inovasi Sistem Informasi dan Gerakan Antisipasi Potensi Konflik (SIGAP).
Arbuansyah menjelaskan, proyek perubahan tersebut memiliki empat keluaran, yakni identifikasi dan verifikasi potensi konflik di Tabalong, penyusunan peta konflik, penyusunan SOP deteksi dini, serta pengembangan inovasi SIGAP.
Menurutnya, inovasi SIGAP dikembangkan berdasarkan data konflik yang terjadi di Kabupaten Tabalong sejak 2004 hingga 2025 yang tercatat sekitar 15 kasus.
Baca Juga : Menuju Pilkades 2027, DPMD Tabalong Koordinasikan Penerapan E-Voting
Baca Juga : Selain Nahkoda, Polisi Kembali Tetapkan Tiga Tersangka Lain dalam Tenggelamnya KM Virgo Transport 8
Melalui inovasi ini, seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan disinergikan untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan dini terhadap potensi konflik.
“SIGAP memudahkan identifikasi permasalahan melalui peta konflik, mulai dari lokasi hingga potensi yang muncul. Kami juga sudah menyiapkan mekanisme pelaporan yang dapat diakses melalui website, media sosial, dan layanan WhatsApp Kesbangpol,” katanya.
Ia menegaskan, penyusunan proyek perubahan tersebut mendapat dukungan dari tokoh adat dan tokoh masyarakat yang berharap berbagai konflik yang pernah terjadi di Tabalong dapat diminimalkan.
Dalam penanganannya, laporan akan diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten apabila tidak dapat diselesaikan pada tingkat sebelumnya.
Selain itu, Kesbangpol juga berkoordinasi dengan aparat keamanan melalui Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Terpadu Penanganan Konflik. Karena itu, proyek perubahan ini mengusung penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya melibatkan pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. (renn)
Editor : Akhmad
