BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pelanggan PAM Bandarmasih tetap membayar tagihan air berdasarkan pemakaian meteran, meski kualitas dan pemanfaatan air yang diterima saat ini tidak seperti kondisi normal.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi II DPRD Kota Banjarmasin. Dewan mendorong PAM Bandarmasih segera menghitung kemungkinan bantuan maupun kompensasi bagi pelanggan yang terdampak krisis air baku akibat kemarau panjang dan tingginya intrusi air laut.
Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Faisal Hariyadi, menilai persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian karena masyarakat tetap memiliki kewajiban membayar rekening, sementara pelayanan air yang diterima mengalami penurunan.
“Sudah selayaknya bahkan wajib hukumnya, PAM Banjarmasin mulai menghitung dan mengkalkulasi secara teknis, bentuk bantuan maupun kalkulasi kompensasi terhadap warga yang terdampak saat ini,” tegasnya.
“lebih lagi rekening pelanggan tetap berjalan berdasarkan pemakaian meteran, warga tetap membayar tagihan, sementara kualitas dan pemanfaatan air yang diterima tidak seperti kondisi normal,” sambungnya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menambahkan, persoalan kompensasi juga telah menjadi perhatian Pemerintah Kota Banjarmasin.
Ia menyebut pihaknya mendengar langsung bahwa Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin telah menginstruksikan Direktur Utama PAM Bandarmasih untuk memperhatikan persoalan tersebut.
“Kami mendengar langsung bahwa Wali Kota sudah mengintruksikan hal ini kepada Dirut PAM Banjarmasin,” bebernya.
Menurut Faisal, persoalan kualitas air yang terjadi saat ini tidak terlepas dari tingginya intrusi air laut yang masuk ke sumber air baku PAM Bandarmasih.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan PAM Bandarmasih perlu meningkatkan kesiapan menghadapi intrusi air laut yang berulang setiap musim kemarau.
“Kami kira PAM Banjarmasin tidak cukup siap akan kejadian hari ini, intrusi air laut yang berpuluh-puluh kali lipat dari biasanya, membuat kelimpungan hingga memutuskan Hal yang tidak biasa terhadap masyarakat,” terangnya.
Baca Juga : Polres Tabalong, TNI dan BPBD Distribusikan Air Bersih untuk Warga Walangkir
Baca Juga :Komisi II DPRD Banjarmasin Dorong Distribusi Air Bersih Merata di Tengah Krisis Air Baku
Karena itu, Faisal mendorong adanya solusi jangka panjang agar persoalan air baku tidak terus berulang dan membebani masyarakat setiap kali terjadi kemarau panjang.
Salah satunya dengan membangun pipa air baku yang menghubungkan IPA 1 dengan IPA 2. Menurutnya, koneksi tersebut dapat menjadi alternatif ketika sumber air baku di IPA 1 tidak dapat digunakan akibat tingginya kadar garam.
“Andai terjadi seperti sekarang ini air baku di IPA 1 tidak bisa digunakan karena intrusi air laut yang tinggi, maka sumber air baku dari IPA 2 bisa juga di olah pada IPA 1 atau proses pencampuran sumber air baku bisa dilakukan,” paparnya.
Selain koneksi antar-IPA, Faisal juga mendorong agar Pemko Banjarmasin bersama PAM Bandarmasih membangun pembangunan embung sebagai cadangan sumber air baku.
“Sudah saatnya pembangunan embung sebagai cadangan pengolahan air baku,” katanya.
Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk pembangunan embung perlu dibahas secara bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin, DPRD, Balai Wilayah Sungai Kalimantan, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Di tengah keterbatasan air baku saat ini, ia juga menyinggung kebijakan terhadap pelanggan kategori bisnis dan Horeka, yakni hotel, restoran, dan kafe berskala besar.
Menurutnya, untuk sementara pelanggan kategori tersebut tidak mendapat distribusi melalui jaringan pipa dan diminta mengambil air secara mandiri ke PAM Bandarmasih.
Langkah tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari upaya mengatur distribusi air yang tersedia agar kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
“Bisnis dan Horeka besar, sementara di stop, mereka di minta secara mandiri untuk mengambil air ke pdam. Kategori ini semantara tidak di distribusikan melalui pipa PAM dulu,” harapnya.
Komisi II DPRD Kota Banjarmasin berharap penanganan krisis air baku tidak hanya berfokus pada pemenuhan pasokan, tetapi juga memperhatikan hak pelanggan yang tetap membayar rekening di tengah menurunnya kualitas pelayanan.(fachrul)
Editor: Amran
