BANJARMASIN, klikkalsel.com – Komisi II DPRD Kota Banjarmasin mendorong agar pendistribusian air bersih dilakukan secara merata kepada masyarakat terkait krisis air baku akibat kemarau panjang dan tingginya intrusi air laut berdampak terhadap pelayanan air leding di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin.
Di tengah kondisi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Faisal Hariyadi, mengatakan persoalan perlu segera ditangani karena saat ini terdapat puluhan kelurahan yang terdampak keterbatasan air baku.
Menurut informasi teknis dari PAM Bandarmasih yang diterima Komisi II, sebanyak 20 dari 52 kelurahan di Kota Banjarmasin terdampak kondisi air baku.
“Menurut PAM Bandarmasih secara teknis sekarang ada sebanyak 20 kelurahan dari 52 kelurahan yang ada di Kota banjarmasin yang terdampak, sehingga perlu solusi cepat dan tepat untuk penaganannya,” terangnya, Minggu (27/9/2026).
Faisal mengungkapkan, dirinya telah menyampaikan langsung berbagai keluhan masyarakat kepada Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, bersama Camat Banjarmasin Tengah dan Direktur Utama PAM Bandarmasih.
Pertemuan tersebut membahas kondisi warga yang terdampak kebijakan distribusi air sekaligus mencari langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan pasokan air baku.
Hasilnya, Wali Kota Banjarmasin meminta PAM Bandarmasih mengambil langkah untuk mendistribusikan air bersih secara merata kepada masyarakat.
“Bapak Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin telah memerintahkan agar PAM Bandarmasih mengambil langkah opsi untuk mendistribusikan air bersih secara merata kepada seluruh masyarakat kota banjarmasin,” ungkap Faisal.
Menurut Faisal, arahan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan keluhan masyarakat yang saat ini kesulitan mendapatkan air dengan kondisi normal.
Namun, ia mengakui keterbatasan debit air baku masih menjadi kendala, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah ujung jaringan perpipaan.
Baca Juga : Polres Tabalong, TNI dan BPBD Distribusikan Air Bersih untuk Warga Walangkir
Baca Juga : Luruskan Kabar Air Payau Mulai 17 September, PAM Bandarmasih: Masih Wacana, Belum Ada Keputusan
“Dengan arahan ini keluhan dan kesulitan warga cepat terselesaikan, meski masih saja berdampak terhadap warga yang berdomisili di ujung-ujung pipa pendistribusian karena debit air baku yang masih terbatas,” katanya.
Untuk mendukung pemerataan tersebut, PAM Bandarmasih dan Pemerintah Kota Banjarmasin juga akan melibatkan relawan Balakar Banjarmasin dalam membantu pendistribusian air ke sejumlah titik yang masih terdampak.
Di sisi lain, Faisal menilai kebijakan pendistribusian air yang dinyatakan tidak layak konsumsi dan hanya diperuntukkan bagi kebutuhan mandi, cuci, kakus (MCK) perlu dievaluasi.
Menurutnya, kondisi air yang sangat asin dikhawatirkan menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat apabila terus digunakan.
“Kami menilai bahwa pendistribusian tidak layak konsumsi atau hanya untuk MCK kepada sebagian wilayah di kota Banjarmasin sudah saatnya di batalkan,” ujarnya.
“Kami khawatir akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, semilsal Diare dan ganguan kulit, dan rawan penyakit lainnya,” ujar Faisal.
Politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengatakan, kebijakan air untuk MCK sebelumnya diambil berdasarkan hasil jajak pendapat dengan perwakilan warga terdampak.
Namun, menurutnya, kondisi air yang sangat asin saat ini kemungkinan tidak seperti yang dibayangkan masyarakat ketika pilihan tersebut disampaikan.
“Kami mengira andai kembali di tanyakan kepada mereka yang mengusulkan atau memilih opsi lebih baik air MCK yang di alirkan daripada tidak ada air sama sekali, kami meyakini sekarang mereka pasti merubah pendapat mereka itu, Karena banyak sekali warga tidak mengira bahwa air yang sangat asin seperti ini yang mereka dapatkan,” jelasnya.
Bagi Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, pemerataan distribusi air menjadi salah satu langkah yang perlu segera dilakukan di tengah keterbatasan air baku akibat kemarau panjang dan tingginya intrusi air laut.(fachrul)
Editor: Amran
