BANJARBARU, klikkalsel.com – Upaya pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalsel mendapat sorotan dari ruang digital. Hasil pemantauan percakapan di media sosial menunjukkan sentimen negatif masyarakat masih mendominasi, mencapai 68,09 persen.
Angka tersebut menjadi perhatian serius dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan karhutla yang digelar di Poslap 1 Guntung Damar, Banjarbaru, Jumat (4/9/2026) sore. Rakor tersebut turut dihadiri Kapolda dan Wakapolda Kalsel, Forkopimda, serta jajaran instansi terkait.
Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan RI, Hanif Faisol Nurofiq, menilai tingginya sentimen negatif tersebut harus menjadi bahan evaluasi pemerintah, khususnya dalam menyampaikan berbagai upaya penanganan karhutla kepada masyarakat.
Menurut Hanif, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan melakukan pemadaman di lapangan. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan sekaligus memahami peran mereka dalam mencegah munculnya sumber api.
“Namun dari kajian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan terdapat sentimen negatif yang cukup besar dari penanganan karhutla yang kita lakukan. Kita sudah jungkir balik ini, tapi sentimen negatifnya masih di angka 68 persen,” ungkap Hanif.
Dalam rakor tersebut, Kepala Bidang Komunikasi Publik Diskominfo Kalsel, Deddy Noraidi, memaparkan hasil pemantauan percakapan di ruang media sosial selama 31 Agustus hingga 4 September 2026.
Ribuan konten terkait karhutla terpantau dalam periode tersebut. Dari keseluruhan percakapan, sebanyak 23,64 persen memiliki sentimen positif, 8,27 persen netral, sedangkan 68,09 persen lainnya menunjukkan sentimen negatif.
Bagi Hanif, data tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kerja penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah dengan persepsi yang berkembang di masyarakat.
Baca Juga : Wamenko Pangan Tegaskan Karhutla Kalsel Bukan Semata Faktor Alam, Hukum Harus Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu
Baca Juga : Karhutla Kalsel Hanguskan 16.539 Hektare, BPBD Catat 18.661 Titik Hotspot hingga September
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat komunikasi publik dengan memanfaatkan seluruh kanal yang tersedia, terutama media sosial yang dinilai cepat menjangkau masyarakat.
“Selain mengelola media sosial, karena saat ini media sosial paling gampang dan paling cepat diterima masyarakat, maka kita mengajukan seluruh kita agar segera menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan selama ini ke masyarakat melalui media atau portal semua yang kita miliki,” katanya.
Namun, Hanif mengingatkan komunikasi publik tidak boleh berhenti di ruang digital. Pemerintah, kata dia, perlu turun langsung membangun komunikasi dengan warga di wilayah yang rawan karhutla.
Pendekatan persuasif dan edukatif dinilai penting agar informasi mengenai pencegahan kebakaran benar-benar sampai ke tingkat masyarakat.
“Kedua, maka ini tidak boleh main udara saja. Kita wajib melakukan langkah-langkah persuasif dengan membentuk tim-tim KIE di level lapangan,” tegas Hanif.
Hanif berharap penguatan komunikasi publik tersebut segera diterapkan secara menyeluruh. Menurutnya, penanganan karhutla tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan pemerintah dan petugas di lapangan.
“Kita ingin tegaskan bersama, ini tidak bisa ditangani oleh kita sendiri. Berapa sih kekuatan kita kalau tidak berhubung masyarakat,” imbuhnya.
Tim komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tersebut, sebut Hanif, dapat melibatkan unsur yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di antaranya ketua RT dan RW, Bhabinkamtibmas, Babinsa, penyuluh pertanian, hingga unsur terkait lainnya.
Mereka diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai kondisi dan penanganan karhutla, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai upaya pencegahan agar sumber api tidak kembali muncul.
Sementara itu, Deddy Noraidi menambahkan, pendekatan persuasif kepada masyarakat sebenarnya telah dilakukan. Kendati demikian, pihaknya masukan dari pemerintah pusat menjadi bahan evaluasi komunikasi publik terhadap masyarakat, khususnya di jejaring media sosial.
“Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Wamen dengan tindakan persuasif kepada masyarakat, kami sebenarnya memang telah melaksanakan dan mulai sekarang akan tetap kami optimalkan,” pungkasnya. (rizqan)
Editor: Abadi
