BANJARMASIN, klikkalsel.com – Jurnalis perempuan didorong tidak sekadar memberitakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap ketika bencana telah terjadi. Pers harus mampu membaca potensi ancaman sejak dini dan mendorong pemerintah serta pemangku kepentingan menyiapkan langkah pencegahan.
Gagasan tersebut disampaikan Dr Hj Ratna Sari Dewi, praktisi media dan Ketua Tim Berita di TVRI Kalsel, dalam Silaturahmi dan Diskusi Reflektif bertema “Perempuan dan Media: Merawat Kedaulatan Informasi, Menebar Keadilan” yang digelar Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, FJPI Kalsel di WaKaKa Stage, Sabtu (29/8/2026).
Menurut Dewi, karhutla bukan persoalan yang muncul secara tiba-tiba. Ancaman tersebut memiliki pola yang berulang, terutama ketika memasuki musim kemarau. Bahkan, potensi meningkatnya risiko kebakaran dapat diperkirakan berdasarkan kondisi cuaca dan fenomena iklim seperti El Niño.
“Ini kejadian yang berulang dan bisa diprediksi. Karena kita sudah tahu kapan akan mengalami kemarau,” ujarnya.
Karena itu, pemberitaan mengenai karhutla seharusnya tidak baru gencar ketika api telah membesar dan kabut asap mulai mengganggu masyarakat. Media justru perlu membangun peringatan dini melalui pemberitaan yang mengingatkan pemerintah dan lembaga terkait mengenai ancaman yang akan dihadapi.
Dewi mencontohkan, langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum memasuki periode kemarau panjang. Pada periode sebelumnya, upaya seperti pendinginan dan penyiraman lahan telah dilakukan sebagai bagian dari antisipasi.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pencegahan bukan sesuatu yang mustahil dilakukan apabila dipersiapkan sejak awal.
“Selama ini kita sering hanya memberitakan peristiwa yang sudah terjadi atau akan terjadi, tanpa memberikan warning kepada para pemangku kepentingan tentang apa yang akan terjadi,” katanya.
Jangan Kalah dari Media Sosial
Ratna mengingatkan, jika pers hanya berfungsi sebagai penyampai kejadian, posisi media massa berisiko tidak jauh berbeda dengan media sosial.
Saat ini masyarakat dapat merekam, mengunggah dan menyebarkan sebuah peristiwa dalam hitungan menit. Kecepatan tersebut menjadi tantangan bagi media massa untuk memberikan nilai tambah melalui informasi yang lebih mendalam, terverifikasi dan memiliki konteks.
Karena itu, media harus mengambil peran yang tidak dimiliki media sosial, yakni membaca persoalan, menggali akar masalah dan membangun agenda publik.
“Kalau kita tahu akan terjadi kemarau panjang, kita harus mulai berpikir: bagaimana persediaan air, bagaimana potensi kebakaran hutan, dan apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencegahnya,” tuturnya.
Baca Juga : Jurnalis Perempuan Jangan Hanya Beritakan Kabut Asap, Dorong Pencegahan Karhutla
Baca Juga : Kabut Asap Karhutla Masih Kepung Banjarbaru, Ditpamonvit Polda Kalsel Bagikan 2.000 Masker
Menurut Dewi, pola tersebut menjadi penting bagi jurnalis perempuan. Kepekaan terhadap persoalan sosial dan kemampuan melihat dampak sebuah kebijakan dari berbagai sisi dapat menjadi modal dalam menghasilkan pemberitaan yang lebih kritis dan berorientasi pada kepentingan publik.
Namun, ia menegaskan, mendorong agenda preventif bukan berarti jurnalis boleh mencampurkan opini ke dalam berita.
Sebaliknya, pemberitaan tetap harus berpegang pada fakta, data dan prinsip jurnalistik. Analisis dapat diperkuat dengan menghadirkan akademisi, peneliti maupun ahli yang memiliki kompetensi sesuai isu yang diangkat.
“Cari narasumber yang kuat, cari akademisi untuk memperkuat analisa. Kita tidak boleh beropini, tetapi kita bisa mengarahkan agenda agar semua fokus pada preventif,” tegasnya.
Pers Harus Punya Social Power
Ratna juga mengaitkan penguatan fungsi preventif media dengan upaya menjaga kedaulatan informasi. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, pers dituntut tetap menjadi sumber informasi yang kredibel, mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, media tidak cukup hanya memberitakan seremoni pemerintahan atau peristiwa yang sedang ramai. Ada persoalan-persoalan publik yang membutuhkan pengawalan berkelanjutan hingga menghasilkan perubahan.
Salah satunya adalah isu karhutla. Media dapat mengawal kesiapan pemerintah menghadapi kemarau, ketersediaan air, kesiapan sarana pemadaman, kondisi lahan hingga kebijakan pencegahan.
Dengan pola pemberitaan tersebut, pers tidak hanya menjadi “pemadam” informasi setelah bencana terjadi, tetapi ikut mendorong sistem pencegahan berjalan.
Dewi juga menilai kekuatan media akan semakin besar jika dilakukan melalui kolaborasi. Isu strategis tidak seharusnya berhenti sebagai berita satu media, tetapi dapat dikawal bersama sehingga menjadi perhatian publik dan mendorong respons pemerintah.
“Social power itu adalah gerakan kelompok yang bisa memengaruhi kebijakan pemerintah. Kita kuat kalau kita bersatu,” ujarnya.
Ia mengajak jurnalis perempuan membangun tradisi jurnalistik yang lebih kritis, prediktif dan solutif. Media harus berani membaca apa yang mungkin terjadi, mengingatkan publik dan pemerintah, sekaligus tetap menjaga independensi serta akurasi pemberitaan.
“Jangan hanya memberitakan peristiwa. Mulai peka terhadap apa yang akan terjadi, kita harus leading dan serentak memberitakannya,” pungkasnya.
