YOGYAKARTA, klikkalsel.com – Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi alarm serius di tengah tingginya kebutuhan anggaran. Kondisi ini mendorong Komisi II DPRD Kalsel mencari terobosan, agar penerimaan daerah kembali optimal tanpa menambah beban masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Suripno Sumas, mengungkapkan, PAD Kalsel pada 2026 turun tajam, dari lebih Rp10 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp8 triliun. Selisih Rp2 triliun tersebut dinilai sangat memengaruhi kemampuan daerah dalam menjaga pelayanan publik dan merespons kebencanaan.
Baca Juga : Presiden Prabowo ke Kalsel: Jalan Trikora Ditutup Sementara dan Angkutan Berat Dialihkan, Cek Waktunya!
Baca Juga : Wagub Kalsel Sebut Sekolah Rakyat Solusi Nyata Atasi Anak Putus Sekolah
Untuk mencari solusi, Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY. Fokus kajian diarahkan pada strategi peningkatan kepatuhan pajak melalui pelayanan yang mudah dan pendekatan persuasif, bukan penindakan semata.
Kepala Bidang Anggaran Pendapatan BPKA DIY, Elisabeth Rully Marsianti, memaparkan penerapan insentif berupa cashback bagi wajib pajak patuh, layanan pembayaran daring 24 jam, hingga pengingat berbasis WhatsApp. Menurutnya, pendekatan apresiatif lebih efektif mendorong kesadaran masyarakat.
Komisi II DPRD Kalsel menilai pendekatan humanis tersebut relevan diterapkan di Banua. Berbagai gagasan seperti Samsat keliling dan kolaborasi dengan bank daerah akan dibahas lebih lanjut sebagai upaya mengembalikan PAD, tanpa mengabaikan kondisi sosial masyarakat pascabencana.(adv DPRD Kalsel)
Editor : Akhmad
