BOGOR, klikkalsel.com – Kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat menguatkan Pemerintah Daerah mencegah dampak negatif penyebaran paham radikalisme di ruang digital.
Hal tersebut terungkap dalam rapat tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (RAD-PE) Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Permata Bogor, Selasa (2/12).
Menurut Ketua Forum Koordonasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalsel, Dr. Ir. Muhammad Fauzi Makki MP, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BNPT RI dan Satgaswil Densus 88 AT Polri Kalsel tersebut merupakan inisiasi dari Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah agar tindak lanjut monitoring dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan RAD-PE di Provinsi Kalsel tahun 2025 terlihat hasilnya.
Selain itu, ujar Dosen Fakultas Pertanian ULM ini untuk menyusun langkah percepatan dan penyempurnaan implementasi RAD-PE melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Termasuk juga memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, OPD tematik, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan.
Dijelaskannya, dalam konteks pendidikan dan pembinaan masyarakat, saat ini dihadapkan tantangan besar dari media sosial atau ruang digital sebagai pusat pendidikan ke-4, selain pendidikan formal, informal, dan non-formal. Media sosial menjadi ruang propaganda, penyebaran narasi ekstrem, hingga pendanaan, sehingga memerlukan respon serius dan kolaboratif.
Untuk itu perlu antisipasi melalui ruang koordinasi efektif dalam pencegahan dan penanggulangan radikalisme, termasuk memperkuat program moderasi beragama, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan generasi muda.
Dalam diskusi tersebut, papar Fauzi, bahwa BNPT menegaskan negara harus hadir dalam setiap upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme serta terorisme. Dalam pelaksanaan tugas ini, BNPT selalu mendapatkan dukungan Satgaswil Densus 88 yang secara konsisten memberikan masukan baik dalam kegiatan rutin, penelitian RTM, maupun KPR.
Baca Juga : FKPT dan Kesbangpol Kalsel Gandeng BINDA Serta Kodim 1002 Cegah Radikalisme
Baca Juga : Badan Kesbangpol Adakan Rapat Penyusunan RAD Penanganan Konflik Sosial
Termasuk juga dukungan Ketua FKPT Kalsel merupakan seorang akademisi yang banyak terlibat dalam kegiatan penelitian, sehingga menambah kekuatan substansi dalam pelaksanaan tugas BNPT. BNPT juga bersyukur, Kabid Perempuan dan Anak FKPT Kalsel Prof.
Nida Mufida tidak hanya mendapatkan gelar Guru Besar, tetapi juga beberapa minggu kemudian dilantik sebagai Rektor UIN Antasari. “Ini adalah bukti bahwa kolaborasi kita dengan berbagai elemen masyarakat membawa dampak positif dan perlu terus diperkuat,” ujar Fauzi mengutip paparan dari BNPT.
BNPT berharap FKPT tingkat kabupaten/kota yang telah terbentuk, seperti Balangan menyusul Banjarbaru, Banjarmasin, dan Tanah Bumbu—dapat terus berkembang dengan sinergi yang kuat, termasuk melibatkan para seniman dan berbagai komunitas lokal.
Mengapa keberadaan FKPT sangat dibutuhkan di daerah. Banyak daerah bertanya kepada BNPT bagaimana mekanisme pembentukan FKPT tingkat kabupaten/kota karena saat ini kebanyakan baru ada di tingkat provinsi.
Forum ini sangat diperlukan untuk menginisiasi kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Peserta kegiatan Kesbangpol dan FKPT Kalsel ini yang diundang BNPT, terdiri dari Kepala Polisi Daerah Kalsel c.q. Kasubdit Kamneg Ditintelkam Polda Kalsel, Komandan Korem Kasi 101/ Antasari c.g. Kasi Intel Korem 101/ Antasari, Kepala Badan Intelijen Daerah Kalsel, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov Kalsel, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov Kalsel.
Kemudian Kepala Dinas Sosial Prov Kalsel, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Prov Kalsel, Kepala Badan Kepegawaian Prov Kalsel,
Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Prov Kalsel.
Selanjutnya Kepala Biro Hukum Setda Prov Kalsel, Kepala Satuan Tugas Wilayah Kalimantan Selatan Densus 88 AT Polri, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten dan Kota se Kalsel.(klikkalsel/rilis)
Editor: Amran
