BANDUNG, klikkalsel.com – Pansus IV DPRD Kalsel dalami Raperda Kesehatan, Jawa Barat (Jabar) jadi rujukan inovasi layanan Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat materi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Untuk memperkaya perspektif dan menggali praktik terbaik, Pansus IV melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Jabar, pada Jumat (14/11/2025).
Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Pansus IV, dr. Yadi Mahendra Muhyin, serta didampingi Dinas Kesehatan dan Biro Hukum Setda Kalsel. Kehadiran dua instansi pendamping tersebut menjadi faktor penting dalam mengkaji aspek teknis maupun regulasi penyelenggaraan kesehatan.
Setibanya di Kantor Dinas Kesehatan Jabar, rombongan disambut oleh Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, Agus Salim, yang juga Ketua Tim Kerja Surveilans & Imunisasi.
Dalam paparannya, Agus memberikan gambaran lengkap mengenai strategi pembangunan kesehatan, struktur organisasi, serta sejumlah capaian utama Jabar di sektor kesehatan masyarakat.
Pada sesi diskusi, berbagai inovasi yang diterapkan Jabar turut dipaparkan, mulai dari penguatan surveilans, peningkatan cakupan imunisasi, penanganan penyakit menular dan tidak menular, hingga penerapan teknologi informasi untuk memantau kesehatan populasi secara real time.
“Penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program kesehatan. Tantangan tiap daerah berbeda, tetapi prinsip utamanya adalah memastikan layanan yang berkualitas dan merata,” ujar Agus.
Baca Juga : Banjarmasin Matangkan Dokumen RDTR dan KLHS Kawasan Perkotaan dan Industri Mantuil
Baca Juga : Pemko Banjarmasin Teken MoU Isbat Nikah dengan Kemenag dan Pengadilan Agama
Ketua Pansus IV, dr. Yadi Mahendra Muhyin, menilai kunjungan ini memberikan sudut pandang lebih luas dalam menyempurnakan Raperda Kesehatan di Kalsel.
“Banyak masukan teknis dan praktik terbaik dari Jawa Barat yang bisa menjadi referensi. Ini membuktikan regulasi yang tepat dapat menjadi fondasi kuat untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan,” tuturnya.
Selain aspek teknis dan regulasi, diskusi juga menyoroti tantangan lapangan seperti keterbatasan SDM kesehatan, pemerataan fasilitas, hingga upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan preventif.
Dinas Kesehatan Jabar juga memaparkan keberhasilan program Surveilans Terpadu yang mampu mendeteksi cepat penyakit menular dan merespons kejadian luar biasa (KLB). Program ini disebut sebagai contoh nyata inovasi yang dapat diadopsi oleh daerah lain, termasuk Kalsel.
Kunjungan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang bertukar informasi, tetapi juga membuka peluang kerja sama antardaerah dalam memperkuat penyelenggaraan kesehatan.
Dengan hasil pendalaman tersebut, Pansus IV menargetkan penyusunan Raperda dapat lebih matang, komprehensif, serta sesuai kebutuhan masyarakat Kalsel. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh Kalsel.(adv DPRD Kalsel)
Editor : Akhmad
