Pemkab Tabalong Gelar Rakoor Pengendalian Inflasi Nasional

Pemkab Tabalong ketika menggelar rakoor pengendalian inflasi nasional

TANJUNG, Klikkalsel.com – Pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional yang diadakan Kemendagri RI secara hybrid di Aula Tanjung Puri, Selasa (04/03/2025).

Rapat tersebut turut diikuti Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani didampingi Sekda Tabalong, Hj Hamida Munawarah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tabalong, Norzain A Yani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembanguna, H Zulfan Noor dan Dandim 1008/ Tabalong, Letkol Inf Budi Sanjaya Galih.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tabalong bahwa inflasi di Tabalong secara year on year atau tahun ke tahun pada Februari 2025 mencapai diangka 1,41 persen.

Sementara inflasi Tabalong secara month to month atau dari bulan ke bulan Februari 2025 mengalami deflasi pada angka 0,17 persen.

“Hasil rapat tadi memang kami melihat banyak hal yang harus kami lakukan untuk menjaga inflasi tetap stabil,” jelas Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani usai rakor.

Baca Juga : Muhammad Noor Rifani dan Habib Taufani Resmi Dilantik Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong

Baca Juga : Dalam rangka HPSB 2025, DLH Tabalong Lakukan Pembersihan Sungai Mangkusip

Upaya yang dilakukan dalam pengendalian inflasi di Tabalong dalam jangka pendek salah satunya dengan terus menggencarkan gerakan operasi pasar.

“Ini kami lakukan sebagai upaya mengontrol terkait kondisi pasar dalam artian harga (kebutuhan bahan pokok) di pasar stabil dan juga melihat supply dan demand kebutuhan barang yang ada di pasar,” ujarnya.

Sementara untuk jangka panjang, pihaknya akan meningkatkan ketahanan pangan di seluruh desa di Tabalong.

Upaya tersebut menjadi langkah strategis yang mana dalam menjaga ketahanan pangan di Tabalong, pihaknya menyiapkan dua hektare lahan di setiap desa-desa.

“Jadi mungkin itu jangka panjang strategisnya dan harapan demikian maka kebutuhan akan pangan ini di setiap desa sudah terpenuhi dengan adanya program ketahanan pangan di setiap desa,” kata H Fani. (Dil/adv)