Isu Soal SK DPP, Partai Golkar Kalsel Belum Terima SK Dalam Bentuk Apapun

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Sejumlah nama yang melamar di DPD Partai Golkar, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai bakal calon kepala daerah, masih dalam format daftar nama yang akan diusulkan ke DPP Partai Golkar.

Sampai detik ini, belum ada Surat Keputusan (SK) dari DPP Partai Golkar yang menyatakan perihal dukungan pasti, untuk nama kandidat yang akan diusung Partai Golkar.

“Masih kita susun berdasarkan data dari sejumlah nama kandidat yang melamar di Partai Golkar baik tingkat provinsi sebagai bakal calon wakil gubernur. Di tingkat kabupaten/kota sebagai bakal calon bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota,” jelas Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel, H Supian HK, Rabu (12/2/2020).

Sejauh ini ditambahkannya, daftar usulan nama yang melamar memang sudah direkap, dalam waktu dekat akan disampaikan ke DPP Partai Golkar. Siapa nanti yang disepakati akan diusung, tentunya akan diterbitkan dalam bentuk legalitas berupa SK.

H Supian HK yang juga Ketua DPRD Kalsel ini pun mengatakan, adanya isu yang menyatakan ada salah satu pasangan bakal calon kepala daerah yang sudah disepakati DPP Partai Golkar, hanya menanggapi santai.

Menurutnya, isu seperti itu biasa terjadi dalam kontestasi politik, terlebih menjelang pelaksanaan Pilkada.

“Begitu juga terkait koalisi, ada yang mengklaim sudah berkoalisi dengan partai A dan Partai B,” tutur H Supian.

Lantas bagaimana calon petahana di Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani-Darmawan Jaya belakangan diketahui, Nadjmi Adhani juga merupakan Ketua Soksi Banjarbaru. Soksi merupakan organisasi pendiri Partai Golkar.

Sementara Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjarbaru, AR Iwansyah juga maju sebagai bakal calon Wakil Walikota Banjarbaru mendampingi H Adhitiya Mufti Ariffin sebagai bakal calon Walikota Banjarbaru.

Siapa yang akan dipilih berdasarkan SK? H Supian menjawab, tentu ada mekanisme yang nantinya akan diambil oleh DPP, apakah akan dilihat dari segi pengalaman, hasil survei, atau nanti bisa saja dilakulan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan).

“Kalau bicara soal pengalaman, memang saudara Nadjmi merupakan petahana satu periode menjadi Walikota Banjarbaru,” imbuh H Supian HK.

Namun ia pun tak ingin berandai-andai, dan tetap menyerahkan keputusan pada level pusat untuk menentukan kandidat calon yang akan diusung di Pilwali Banjarbaru nanti.(rizqon)

Editor : Amran